GMNI Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024

USULAN penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar dinilai tidak masuk akal. Reaksi keras penolakan datang dari elemen mahasiswa, salah satunya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menilai bahwa penundaan pemilu
adalah perbuatan melanggar konstitusi. "Dalam konstitusi kita telah
diatur dalam UUD tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan selama 5 tahun. Oleh karena itu, usulan penundaan
pemilu akan bertentangan dengan konstitusi. Kita harus mengawal ini agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi hanya demi kepentingan politik segelintir elit yang haus akan kekuasaan," tegas Imanuel, Jumat (4/3).

Imanuel berpendapat bahwa isu penundaan pemilu ini sengaja dimunculkan
atas motif kontestasi pemilu 2024. Artinya, ini dilakukan demi menjaga
asa para calon kontestan pemilu 2024 yang masih membutuhkan waktu untuk
mengumpulkan pundi-pundi sebagai modal pencalonan.

"Seperti kita ketahui bahwa biaya politik untuk ikut berkontestasi dalam pemilu, baik eksekutif maupun legislatif membutuhkan modal yang cukup besar. Sementara dalam beberapa tahun ke belakang, ekonomi Indonesia ikut tersendat karena faktor pandemi covid dan refocusing anggaran. Hal ini berimbas pada sulitnya mengumpulkan modal untuk ikut bertarung dalam  pemilu 2024 mendatang. Mungkin, inilah motif terselubung yang mendasari ide penundaan pemilu 2024 yang saat ini ramai diperbincangkan," ujar Imanuel.

Menurut Imanuel, berdasarkan asumsi tersebut, yang harus mendapat
perhatian serius dari masyarakat adalah postur APBN Indonesia karena
akan sangat berpotensi menjadi bancakan segelitir elit.

"Demi menambah modal pemilu, saya khawatir APBN kita akan menjadi target bancakan segelintir oknum. Khususnya terkait beberapa program pemerintah seperti dana Bansos, Program Ibu Kota Negara (IKN), yang rentan terjadi penyelewengan," katanya.

Dia mengingatkan kasus dugaan pengadaan alkes dan test PCR yang menguntungkan segelintir kelompok yang ada di lingkaran istana, menjadi contoh akan adanya potensi praktik-praktik penyelewengan demi keuntungan segelintir elit. "Untuk itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk ikut bersama-sama memantau penggunaan anggaran negara agar tidak terjadi penyelewengan," ujarnya.

Imanuel berharap, isu penundaan pemilu segera dihentikan dan tak
berlarut-larut yang justru akan menimbulkan polemik di masyarakat.
 
"Sebaiknya mari kita sudahi isu penundaan pemilu ini dengan komitmen
untuk tetap taat pada konstitusi dan cita-cita reformasi yang telah kita bangun demi demokrasi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia," tegasnya. (N-2)