Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partai berlambang banteng tersebut tetap sama untuk taat terhadap konstitusi.
Pernyataan ini menyawab kegaduhan akibat wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan penundaan pemilu 2024.
"Sikap PDIP masih tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara kami bakal di jalan ketaatan konstitusi. Karena kontitusi lahir dari falsafah bangsa. Di situ dimaktubkan hukum dasar dan hukum dasar memilki roh dan tidak hanya melihat teks," ungkapnya.
Baca juga : Survei: PDIP Berpotensi Tidak Menang di Pemilu 2024, Dikalahkan Gerindra
Hasto yang hadir dalam rilis Surve Nasional Lembaga Survei Indonesia secara daring, Kamis (3/3) juga menekankan saat sumpah jabatan untuk menjalankan UUD, UU dan lainnya dalam konteks yang harus dilihat sehingga semua wajib taat terhadap konstitusi. Kemudian juga penting aspek legalitas kekuasaan melalui pemilu. Kedaulatan berada di tangan rakyat salah satunya melalui pemilu.
"Dari survei tadi sudah menunjukan bagaimana mekanisme periodesasi menjadi kultur demokrasi sehingga dari seluruh elemen masyarakat juga memiliki keteguhan yang sama bahwa pemilu 5 tahun itu penting dan harus menjadi kultur demokrasi"
Selain itu keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh orang perorang tapi dari sistem yang dibangun. "Negara tidak digerakan oleh ambisi orang perorang," jelasnya.
Baca juga : PDIP Hormati Pilihan Politik PAN dan Golkar yang Berlabuh ke Koalisi Prabowo
Di kesempatan yang sama dia mengungkapkan perihal orang-orang sekitar Jokowi yang ikut andil memunculkan wacana penundaan pemilu 2024. Jokowi memiliki sikap yang sama dengan PDI Perjuangan.
Hal telah ditegaskan Jokowi saat menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Jadi orang di sekitar presiden ini, kami melihat tidak memahami kehendak presiden. Ketika kami menyampaikan sikap PDI Perjuangan, ini senafas dengan presiden," tukasnya. (Sru/OL-09).
Komisioner (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan penerapan program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpotensi mundur dari 2027.
PENUNDAAN kompetisi Liga 1 jelang memasuki pekan ke-31 ditanggapi beragam. Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, situasi tersebut tentu akan merugikan termasuk dengan Bali United.
Donald Trump, yang menghadapi total 88 tuduhan kejahatan dalam empat kasus federal, menggunakan taktik untuk menunda waktu dengan mempekerjakan tim pengacara berbayar tinggi.
Dewan Keamanan PBB menunda pemungutan suara untuk gencatan senjata Gaza, ditunda sampai dengan Senin (25/3).
Semifinal menegangkan antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner di Indian Wells dilanjutkan setelah penundaan hujan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved