Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Banyak regulasi yang menghambat dan berbelit terkait dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Dibuatnya dua RUU itu dapat menjawab persoalan tersebut.
RIBUT-RIBUT soal pengenaan pajak pada ekonomi digital tidak saja terjadi di Indonesia. Fenomena itu juga terjadi di hampir seluruh negara.
MENGUTIP data Google-Temasek Research, investasi kepada sektor ekonomi digital di Indonesia sepanjang 2016-2019 mencapai US$9,8 miliar, setara dengan Rp137 triliun.
Negara yang tergabung dalam G20 sebetulnya telah berkutat dan berargumen soal transparansi sejak 2009.
Penataan KPP Pratama juga ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan.
Utang pajak yang dibayar L ditambah biaya penagihan Rp3,9 juta mencapai lebih dari Rp3,3 miliar.
Pada tahun ini Bapenda menargetkan pendapatan PKB sebesar Rp552,805 miliar yang berasal dari 650 ribu kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut.
Pasalnya, dibutuhkan banyak pihak turut serta meningkatkan ketaatan membayar kewajiban tersebut terlebih di tengah paparan virus korona terhadap sektor ekonomi.
OPTIMALISASI pajak di era digital menjadi bahasan utama di pertemuan sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara anggota G20
Ani sapaan karib Sri Mulyani menjelaskan, sejak negara G20 mendeklarasikan berakhirnya kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan di 2009, telah terdapat capaian yang signifikan.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya kecolongan usai mendapat informasi sebanyak 437 kendaraan dinas milik pemerintah daerah tahun 2019 ini belum melunasi pajak.
Tim gabungan juga jemput bola menagih ke rumah yang beralamat sesuai tertera pada surat kendaraan penunggak pajak dan menyosialisasikan untuk membayar tunggakan pajak.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan memiliki 6 pilar guna memperkuat perekonomian Indonesia dan berimbas pada pembangunan Nasional.
Rasionalisasi pajak daerah dimaksudkan agar tarif pajak yang berlaku di daerah tidak mengganggu investor untuk berinvestasi di daerah.
Semula tarif PPh badan sebesar 25%, dan dalam RUU perpajakan diubah bertahap menjadi 22% pada 2021 dan 2022 serta 20% pada 2023.
DPR masih belum menerima Surat Presiden (Surpres) serta draf atau rancangan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang dijanjikan pemerintah untuk diserahkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta Nina Herlina mengatakan secara teknis institusi tersebut akan memberikan bantuan hukum non-litigasi.
Persoalan perpajakan bukan hanya problem besaran tarif, melainkan juga lingkungan strategis yang terus berkembang.
PEMERINTAH pusat sebaiknya melibatkan kepala daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah menghendaki RUU "Sapu Jagat" itu dibahas secara terbuka dan jangan asal selesai,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved