Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa uang Rp1,4 miliar yang disalurkan dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil merupakan suap.
mantan Rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani, disebut juga menerima gratifikasi dari tokoh dan pejabat negara.
Sengkarut ini sempat menyeret nama Wamenkumham Eddy Hiariej
Sempat mendapatkan perintangan, KPK meminta dukungan masyarakat untuk penyelidikan dugaan suap pengadaan di Bandung Smart City.
KPK terus menelusuri aset milik Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Penyidik masih mencari barang-barang yang diduga dihasilkan dari proses pencucian uang.
Anis Byarwati menyampaikan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini tercatat sebagai yang terendah sejak era reformasi, yaitu sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.
Tiga OTT yang dilakukan KPK dinilai sebagai upaya menutupi isu kebocoran dokumen di lembaga antirasuah.
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil untuk 40 hari kedepan, hingga 5 Juni mendatang.
KPK menduga Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menyamarkan asetnya menggunakan nama orang lain. Informasi tersebut didalami dengan memeriksa lima saksi, Jumat (14/4).
Penyidik KPK berhasil mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar dengan total Rp5,6 miliar.
KPK membuka kemungkinan mark up atau penggelembungan dana proyek pengadaan CCTV dan pengadaan jasa internet untuk layanan digital Bandung smart city.
Rencana merayakan lebaran bersama keluarga kandas sudah. Alih-alih mereka harus mendekam di penjara karena meminta THR.
KPK mengaku tidak bangga menangkap kepala daerah dalam kasus korupsi.
KPK tidak mau gegabah menyimpulkan ada tidaknya tindak pidana pengadaian kantor Bupati Meranti.
KPK menduga Yana Mulyana menerima banyak uang dari berbagai pihak dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
KPK mengaku ironi masih ada korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kepala daerah.
STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo sekaligus budayawan menekankan biaya politik yang tinggi menjadi pencetus
MARAKNYA operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah belakangan ini mengonfirmasi beredarnya dana-dana ilegal
Bupati nonaktif Kepulauan Meranti, Muhammad Adil diduga menggadaikan kantor bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti ke Bank Riau Kepri senilai Rp100 miliar.
Yana Mulyana diduga melakukan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved