Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Omnibus Law Percepat Pembangunan

Topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, antara lain soal RUU omnibus law, Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Omnibus Law Tingkatkan Minat Investasi Sektor Pelabuhan

Perizinan di pelabuhan yang disederhanakan membuat penugasan lebih jelas.

Soal Keamanan Laut Selesai lewat Omnibus Law

Saat ini terdapat 26 aturan di sektor kelautan yang terdiri atas 24 undang-undang (UU) dan 2 peraturan pemerintah (PP). Beberapa aturan tumpang-tindih.

Gejayan Bergerak Tolak Omnibus Law

Massa yang terdiri dari mahasiswa dan serikat pekerja di Jogyakarta menolak RUU Omnimbus law karena dinillai merugikan masyarakat.

Diskusi RUU Ciptaker, Buruh Tunggu Tim DPR

DPR berharap perwakilan buruh atau masyarakat lain juga bisa memberikan solusi ketimbang hanya aksi demonstrasi tanpa memberikan solusi.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dibuat untuk Atasi Pengangguran

Dengan investasi, kata Al Bara, lapangan kerja baru yang bisa menyerap tenaga kerja yang selama ini belum terperhatikan maksimal.

Petinggi Golkar Temui Jokowi, Bahas Lobi RUU Cipta Kerja

Airlangga datang bertemu Jokowi didampingi Wakil Ketua Umum Golkar Azis Syamsudin dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.

Empat Pengurus Buruh Anarkistis Ditahan

EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.

NasDem Siapkan DIM RUU Cipta Kerja

Fraksi Partai NasDem menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar mendapatkan formula yang pas.

RUU Cipta Kerja Lindungi UMKM

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law) akan memberikan kemudahan usaha bagi semua kalangan, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pembentukan Omnibus Law Keamanan Laut Dipertanyakan

Pembentukan aturan sapu jagat itu dinilai mubazir.

31 Pasal di RUU Ciptaker Dinilai Langgar Konstitusi

Inkonstitusionalitas pasal dalaam RUU Cipatker itu terjadi karena tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan substansi pasal tersebut.

Antisipasi Korona, Buruh Minta Masker Gratis

Said Iqbal juga mengaku tidak akan mengindahkan larangan berkumpul di pusat keramaian yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fraksi NasDem Susun DIM Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja

Wakil Ketua Badan Legilslasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya menuturkan, Omnibus Law Ciptaker nantinya harus mampu membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.

RUU Omnibus Law bukan Upaya Resentralisasi

Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law bukan merupakan upaya Pemerintah pusat untuk mengambil alih wewenang Pemerintah provinsi dan daerah atau resentralisasi.

Omnibus Law Sejalan dengan Prinsip Desentralisasi

Banyak regulasi yang menghambat dan berbelit terkait dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Dibuatnya dua RUU itu dapat menjawab persoalan tersebut.

Omnibus Law Keamanan Laut Digodok

Pemerintah masih membahas jangkauan sinergi peraturan, cukup tingkat peraturan pemerintah atau sampai ke undang-undang.

Jangan cuma Protes, DPR Tunggu Solusi

Surpres sudah masuk, tapi pendelegasian dari pimpinan ke AKD mana yang akan dibahas.

Walhi Tolak Undangan Rakor RUU Cipta Kerja

Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, RUU itu akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di bawah ancaman bencana.

Serikat Pekerja Ikut dalam Tim Pengkaji

Sebelum dibahas DPR dan pemerintah, RUU Cipta Kerja akan dikaji tim kecil yang melibatkan serikat pekerja.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting