Berita Terbaru MK Hari Ini

UU IKN Digugat ke MK, Para Ahli Beri Keterangan Terkait Jangka Waktu HGU 180 Tahun

HGU hingga 180 tahun akan menghancurkan seluruh sendi-sendi dan pilar dasar yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat secara umum

DPR Tepis Pembahasan UU TNI Minim Partisipasi

Utut meminta MK dapat menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan terkait keabsahan UU TNI yang telah diundangkan oleh pemerintah saat ini.

Ketua Komisi I DPR Klaim Penyusunan UU TNI Partisipatif, Minta MK Tolak Seluruh Gugatan

Dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU TNI, khususnya terkait isu dwifungsi yang merupakan ranah pengujian materil merupakan bentuk error in object. 

Banyak Mahasiswa Gugat UU TNI, MK: Tanda Anak Muda Peduli Hukum dan Demokrasi

Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat. 

Menkum dan Menhan Beri Keterangan dalam Sidang Gugatan UU TNI di MK

menggelar sidang pemeriksaan uji formil UU TNI, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan keterangan 

MK: Pemakzulan Wapres Gibran tidak Bisa Serampangan

MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.

Kejagung Tanggapi Hak Imunitas Jaksa yang Digugat ke MK

Ia mengajak berbagai pihak untuk lebih mencermati hak dan kewenangan Kejagung apabila ingin mempersoalkannya ke MK. 

Pemakzulan Gibran Dinilai Halusinasi Politik, Ini Alasannya

Putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan.

Forum Purnawirawan TNI Soroti Usia Minimal Capres dan Cawapres, MK Tegaskan Putusan Final

Keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 tahun, batas usia paling rendah 40 tahun dapat disepadankan dengan jabatan publik yang pernah atau sedang dijabat seseorang.

Syarat Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden Digugat ke MK

Ketentuan yang hanya mensyaratkan pendidikan capres-cawapres paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, tidak memadai untuk menjamin kualitas kepemimpinan nasional.

Sekolah Swasta Gratis Hanya untuk yang Mau Bekerja Sama dengan Pemerintah

Jika data pemerintah pada tahun ini anak yang mau masuk sekolah jumlahnya mencapai seribu anak, tugas pemerintah adalah memastikan seribu anak ini mendapatkan haknya

Putusan MK Soal Pembiayaan Sekolah Dasar dan Menengah Gratis Perlu Dibaca Secara Kritis

Menurut Ina Liem, yang sesungguhnya dimaksud dalam putusan MK adalah bentuk bantuan operasional, mirip skema dana BOS, yang selama ini sudah diberikan ke sebagian sekolah swasta.

Anggaran Masih Dicari, Tapi PSU Ulang Pilkada Barito Utara akan Dilaksanakan 6 Agustus

KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.

KPU Siap Jika Hasil PSU Pilkada di Tiga Daerah ini Digugat Lagi ke MK

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.

Sulit Usut Pidana 2 Paslon Pilkada Barito Utara yang Didiskualifikasi MK

Sebagian masyarakat juga menginginkan agar ada pelaku lain yang diproses hukum.

Jelang PSU di Lima Daerah, Kasus di Barito Utara harus Jadi Pembelajaran

MK, misalnya, memutuskan agar digelar kembali Pilkada 2024 di seluruh Kabupaten Barito Utara.

PSU Pilkada Tasikmalaya Digugat Dua Paslon Persoalkan Maladministrasi KPU

PU tidak melaksanakan amar MK tersebut dengan benar, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal.

MK Tolak Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

MK menolak gugatan terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik yang mengatur masa jabatan Ketua Umum

MK Lanjutkan 2 Gugatan PSU Pilkada Barita Utara dan Kepulauan Talaud, 5 Gugur

MK membacakan 7 putusan sela (dismissal) perkara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. MK tidak melanjutkan 5 perkara, sementara 2 perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian

Penghinaan Presiden di KUHP Harus Dihapus setelah Putusan MK UU ITE

Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia