Berita Terbaru Menteri Atrkepala Bpn Hari Ini

Jokowi Puji Menteri Hadi Selesaikan Konflik Tanah di Blora Sejak 1947

 Menurut Presiden, sertifikat itu berlaku selama 30 tahun, dan bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian bisa diperbarui lagi 30 tahun

Sertifikat Tanah Elektronik, Aset Barang Milik Negara Jadi Target Pertama

Menteri ATR Hadi Tjahjanto menyampaikan, sertifikat tanah elektronik akan diterapkan pertama kali pada aset barang milik negara (BMN).

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, BPN Identifikasi Status Kepemilikan Tanah Merah untuk Zona Aman

"Kami akan identifikasi mana yang punya rakyat, mana punya Pertamina. Kemudian dari hasil identifikasi itu, saya bisa ambil keputusan untuk membantu Pertamina dan rakyat," imbuhnya.

Tidak Ingin Jokowi Sedih, Hadi Tjahjanto Pastikan Semua Rumah Ibadah Disertifikasi

Hadi menegaskan, seluruh rumah ibadah, termasuk gereja akan dikawal dan disertifikasi seluruhnya.

Lokataru : Berantas Mafia Tanah ibarat Jeruk Makan Jeruk, Menteri Hadi Mampu?

KORBAN Mafia Tanah yang tanahnya telah dirampas saat ini sangat sulit dipulihkan hak-haknya oleh BPN karena praktik ini lama berjalan di dalam institusi BPN.

Menteri ATR/BPN Diminta Bikin Posko Aduan Mafia Tanah

KETUA Umum Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), Eros Djarot meminta Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn), Hadi Tjahjanto membuat posko pengaduan jika ingin serius memberantas mafia tanah.

Menteri ATR Serahkan Sertifikat Konsolidasi Tanah Langsung di Semarang

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah secara langsung kepada 10 pemilik rumah perwakilan masyarakat di Semarang, Jateng. 

Menteri ATR Pastikan Pembangunan IKN Tak Ganggu Tanah Adat

 Hadi Tjahjanto memastikan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak mengganggu tanah adat di wilayah tersebut.

Reforma Agraria Menggerakan Sektor UMKM

Sudaryanto optimistis tanah yang diredistribusi dimanfaatkan dengan baik dan mendapatkan pendampingan, akan meningkatkan nilai ekonomi  

Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Menteri ATR/BPN Melebihi 60 Persen

Masyarakat yang mengetahui program PTSL meningkat jadi 36,4 persen pada September 2022, dari sebelumnya sebesar 29,7 persen pada Agustus.

Menteri Hadi Janji Pelajari Soal Mafia Tanah di Kotabaru Kalsel

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto merespons laporan Sawit Watch atas dugaan mafia tanah di Kotabaru, Kalsel.

Hadi Tjahjanto Terima Penghargaan Commander of the National Order of Merit dari Prancis

Hadi mengatakan, “Commander of the National Order of Merit” merupakan satu penghargaan tertinggi dari Pemerintah Prancis

Menteri Hadi : Legalisasi Aset Reforma Agraria Capai 4,1 Juta Hektare Tanah

Program Reforma Agraria melalui legalisasi aset telah mencapai 4.140.028 hektare (ha) tanah dan redistribusi tanah seluas 1.478.496 hektare per Agustus 2022.

Presiden: Percepat Pemberian Sertifikat Tanah kepada Masyarakat

Jokowi meminta Kementerian ATR terus melakukan terobosan dan bekerja cepat

Presiden: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!

Kepala Negara juga berharap Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto bertindak tegas dan cepat jika mengetahui ada pergerakan mafia tanah.

Menteri ATR Atensi Laporan Sawit Watch Soal Dugaan Mafia Tanah di Kotabaru

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto disebut menindaklanjuti dan memberikan atensi atas dugaan mafia tanah di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Kuasa Hukum Sebut Istri Ferry Mursyidan Baldan Dikriminalisasi

Bareskrim Polri menetapkan istri eks Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan yakni Hanifah Husein sebagai tersangka.  

DPP KNPI Mengapresiasi Gebrakan Menteri ATR Hadi Tjahjanto

DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengapresiasi gebrakan Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN baru.

Menteri Hadi Tjahjanto Luncurkan Hotline Pangaduan Lawan Mafia Tanah

Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kakanwil dan Kakantah beserta jajarannya.

Menteri Hadi Tegaskan Masalah Pembebasan Lahan Tak Ganggu Pembangunan IKN

Sekitar 52 hektare lahan perlu dibebaskan untuk pembangunan tahap pertama IKN.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting