Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyampaikan, sertifikat tanah elektronik akan diterapkan pertama kali pada aset barang milik negara (BMN).
"Sertifikat tanah elektronik ini akan mulai April ini. Kita ketahui sertifikat yang ada di BMN kalau ditumpuk bisa satu ruangan sendiri," ungkapnya usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Selasa (7/3).
Sebagai bentuk perlindungan aset, Hadi menjanjikan penerapan sertifikat elektronik pertanahan aman dijalankan karena akan menggunakan blockchain atau sistem penyimpanan data secara digital yang tersusun secara urut dan permanen.
"Apakah sistem ini akan aman? Aman. Saya sudah cek di Pusdatin (Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sistemnya tercover dengan baik. Nanti akan dipakai blockchain," ujarnya.
Selain itu, data sertifikat tanah elektronik akan terintegrasi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal sinkronisasi data seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan face recognition atau pengenalan wajah.
"Keuntungan ini adalah kita bisa memonitor bahwa misalnya si A mendapat subsidi listrik, ternyata dia memiliki 1.000 meter bidang tanah. Kan tidak mungkin dia orang susah," ucapnya.
Hadi juga menegaskan dengan penerapan sertifikat tanah elektronik akan meminimalisir tindak kejahatan oleh mafia tanah yang selama ini bisa mengambil ahli hak tanah milik orang lain dari sertifikat fisik.
Pada Rakernas tersebut, Hadi meluncurkan tujuh layanan prioritas yang terdiri dari Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, serta Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.
Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan layanan elektronik peralihan hak atau jual beli pada September 2023. (Z-4)
Musim kemarau yang panas tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada perangkat elektronik, terutama ponsel.
Mengurangi produk usang rumah tangga menjadi salah satu perhatian utama para ahli lingkungan
Pasar rokok elektrik atau vaping terus berkembang, Inovasi dan keberlanjutan produk vaping jadi salah satu kunci untuk bersaing di market Tanah Air.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
Polda Kalteng berhasil menangkap tiga pelaku tindak pidana pencurian alat elektronik sekolah. Namun ada satu lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).
PENGAMAT siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut negara lain juga menjadi korban serangan ransomware, namun tak separah Indonesia.
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare di Desa Modisi.
Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang.
Dalam menyelesaikan masalah lahan untuk IKN, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji jajarannya tidak akan melakukan tindakan asal gusur.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf masjid di Kabupaten Sidoarjo. Ada total 2.900 tanah wakaf tempat ibadah dalam proses penyelesaian sertifikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved