Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut kembali mengaktifkan Tim Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) mulai 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.
DALAM rangka mempersiapkan Nataru, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah kembali membentuk Satgas memenuhi kebutuhan energi seperti BBM, LPG, dan Avtur di wiayahnya.
Warga di Palu, Sulawesi Tengah, mengeluhkan harga jual LPG 3 kg di sejumlah pengecer yang dibanderol hingga Rp40 ribu per tabung, atau melebihi HET yang ditetapkan pemerintah.
Pertamina akan membentuk Satuan tugas (Satgas) mulai 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 untuk mengamankan stok energi tersebut.
Pertamina Patra Niaga siap mengoperasikan 3 Terminal LPG baru. 3 Terminal LPG baru ini dibangun sesuai dengan standar teknis dan keselamatan bertaraf internasional.
“Sejak tahun 2016 hingga 2021, pemerintah telah menyalurkan 85 ribu lebih paket konverter kit pada nelayan. Untuk petani, sejak tahun 2019 sudah disalurkan 14 ribu lebih paket konverter kit,”`
Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.
Dampak fluktuasi harga komoditas global memang sulit dihindari. Namun, pemerintah memiliki skema untuk menekan dampak pergerakan harga komoditas ke besaran subsidi.
Moeldoko mengatakan seluruh kementerian/lembaga terkait masih mencari rumusan yang tepat agar perubahan yang terjadi bisa diterima dan tidak menimbulkan kericuhan di masyarakat.
Bhima berpendapat dengan naiknya harga elpiji nonsubsidi akan berdampak pada daya beli kelas menengah
"Harga pasar dengan harga minyak hari ini adalah Rp17.200 perliter. Setiap per liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah mensubsidi Rp9.550 per liternya," ujar Nicke.
Pada Jumat (1/7) lalu, Pertamina menerima pembayaran dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPGSubsidi yang dilakukan pada 2021 sebesar Rp64,5 triliun.
"Jadi lebih dari Rp75,3 triliun yang merupakan pembayaran subsidi dan kompensasi atau kurang bayar. Kalau kita lihat selain perbedaan harga yang meningkat, volume juga menaik," kata Menkeu.
Pertamina terus memastikan distribusi BBM dan LPG Subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU.
Efisiensi itu membuat Pertamina bisa bertahan di tengah disrupsi geopolitik. Bahkan, karena efisensi itu, laba Pertamina bisa naik dibanding tahun sebelumnya.
Pengamat migas Sofyano Zakaria hanya masyarakat kurang mampu yang boleh menggunakan BBM dan LPG subsidi.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta masyarakat agar tak khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi.
Kemampuan Pertamina dalam menjaga operasional dari hulu ke hilir menjadi kunci jaminan pasokan BBM dan LPG subsidi ke berbagai pelosok Tanah Air.
Pertamina memastikan suplai dalam keadaan aman dan telah dilakukan pengecekan rute tidak ada rute yang terganggu akibat gempa yang baru saja terjadi,” ujar Laode
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mendukung penuh optimalisasi subsidi Pemerintah oleh Pertamina.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved