Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 31,5 juta nomor induk kependudukan (NIK) terdaftar bertransaksi membeli elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) melalui website atau Merchant Apps MyPertamina di sub penyalur (pangkalan) resmi.
Per Senin, 1 Januari 2024, pembelian tabung gas melon hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah terdaftar. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati kelompok masyarakat tidak mampu. Dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis penyaluran elpiji 3 kg, total jumlah penerima mencapai 189 juta NIK.
"Dari dari data P3KE 189 juta NIK, yang sudah transaksi itu sebanyak 31,5 juta NIK," ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Rabu (3/1).
Baca juga: Pemerintah Harus Perketat Pengawasan Pembelian Elpiji dengan KTP
Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan registrasi atau pendataan pengguna elpiji 3 kg di sub penyalur. Total sub penyalur resmi yang terdata sebanyak 253.384 yang tersebar di 411 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 252.381 pangkalan atau setara 99,4% siap melakukan transaksi pada Merchant Apps MyPertamina. Sisanya, pangkalan masih terkendala dengan sinyal telekomunikasi.
"Dari 252.381 itu, ada 240.892 pangkalan yang sudah melakukan transaksi. Artinya, dari perangkat sistem dan orang melayani sudah siap melaksanakan kebijakan tersebut secara masif," ujar Tutuka.
Baca juga: Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi menambahkan dari transaksi 31,5 juta NIK yang terdaftar di aplikasi Pertamina, sebanyak 7,1 juta NIK merupakan pengguna yang tidak termasuk dalam data P3KE alias orang mampu. Sisanya, 24,4 juta NIK merupakan konsumen data P3KE.
"Sampai hari ini ada 7,1 juta NIK di luar data 189 juta NIK dari P3KE," terangnya.
Memang dalam pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian tabung gas melon. Namun, Mustika mengungkapkan Kementerian ESDM dan Pertamina akan melakukan verifikasi kembali terhadap data 7,1 juta NIK di luar data P3KE. Pemerintah mengimbau kepada orang mampu agar membeli elpiji non subsidi.
"Kemarin kita rapatkan dengan tim pertamina untuk tindak lanjut terhadap data 7,1 juta NIK ialah kita akan lakukan verifikasi apakah mereka benar-benar konsumen yang berhak menerima subsidi atau tidak," pungkasnya. (Ins/Z-7)
KELANGKAAN dan lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram kini mulai meresahkan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi tanda krisis koordinasi.
"Total kita siapkan 1.120 tabung gas elpiji 3 kg, harga sesuai HET Rp18 ribu per tabung,"
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
Pertamina Tambah Pasokan LPG di Wiradesa Pekalongan, Pastikan Distribusi Normal
Pertamina Patra Niaga terus memperkuat distribusi LPG nasional dengan mengoptimalkan armada logistik laut yang dioperasikan secara terintegrasi.
Bareskrim Polri mengungkap skandal penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi periode 2025-2026 dengan total kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun.
Chef Gun menilai pola memasak masyarakat Indonesia masih cenderung tidak efisien, terutama kebiasaan menyalakan kompor sebelum semua bahan siap.
DIREKTUR Eksekutif Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, mendorong pemerintah untuk kembali mengintensifkan program kompor listrik bersubsidi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved