Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beberapa waktu lalu disahkan.
Masyarakat sipil memandang revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu segera dilakukan.
Dalam masa peralihan KUHP yang akan berlaku tiga tahun setelah disahkan, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk memahami dan menguasai semua materi yang diatur.
Produk hukum tersebut merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik, yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
Privasi turis mancanegara dijaga, tapi bagaimana dengan privasi rakyat Indonesia?
RKUHP sendiri merupakan masterpiece dan legacy dari proses perubahan KUHP peninggalan kolonial menjadi hukum nasional.
Ditjen Imigrasi akan mendukung penuh upaya sosialisasi KUHP, utamanya kepada para pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri.
BEM Jawa Barat juga mengkritik penjabat kepala daerah yang dipilih Presiden melalui Mendagri dalam waktu yang lama.
Pembaharuan kebijakan terorisme dilakukan dengan mengubah dari tindakan represif berupa ancaman pidana maksimal, pidana mati, atau pidana seumur hidup menjadi suatu tindakan preventif.
Negara lain termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menghormati kemandirian Indonesia dalam membangun tatanan hukum.
Bahayanya, atas semua kelemahan itu, pembentuk UU melemparkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalih bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perdebatan.
Ia mengaku sosialisasi juga dilakukan secara intensif kepada pelaku industri pariwisata Tanah Air dan pemangku kepentingan lain.
Dia menyebut pihak hotel pun tidak memiliki kewajiban meminta tamu yang menginap untuk harus menunjukkan surat nikah ataupun keterangan lain
Belakangan, muncul hoaks tentang batalnya ribuan wisatawan Australia ke Bali akibat aturan baru pada KUHP, soal sanksi perzinahan.
Pernyataan Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengutip data kedatangan WNA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut, Udara dan Darat periode 6-9 Desember 2022.
“Kita harus bangga karena pada akhirnya, bangsa Indonesia berhasil merampungkan penyusunan RKHUP menjadi KUHP,” ungkap Nurul Qomar
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
Tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung. Apalagi sampai main hakim sendiri.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved