Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil terhadap Pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Selasa (30/5).
POLRI menyatakan selain akan dijerat dengan pasal di KUHP, pelaku penipuan tiket konser grup band asal Inggris, Coldplay dapat dijerat dengan UU ITE.
KASUS kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pasutri di Depok, Jawa Barat, oleh Bani Bayumi terhadap suaminya Putri Balqis telah terjadi berulang kali (voortgezet delict), sejak 2016.
Pemerintah di sisi lain menolak ada WNI dihukum mati di luar negeri
Korban perundungan adalah mahasiswa kedokteran, termasuk peserta pendidikan dokter spesialis, teman sejawat perempuan serta lulusan asing atau internasional.
Sosialisasi UU KUHP baru, jelasnya, dilakukan karena ada perubahan signifikan pada beleid yang lama.
Tiga aspek dalam upaya mewujudkan hak asasi penyandang disabilitas. Aspek ini mengacu pada pandangan luhur bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari manusia.
UNDANG-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum baru yang tidak hanya demi hukum tapi juga kemanfaatan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak tiga permohonan uji materi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pasal yang diajukan untuk diuji belum berlaku.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.
MASYARAKAT Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023
GURU Besar Hukum Pidana UI Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo SH MA, KUHP baru Indonesia segera memasuki era hukum pidana yang lebih sesuai dengan kepribadian dan jati diri Bangsa.
Prof Harkristuti Harkrisnowo memaparkan beberapa pasal yang menjadi perhatian publik dalam KUHP baru. Di antaranya berkaitan dengan living law (hukum adat),
KEBERHASILAN Pemerintah dan DPR menyusun dan mengundangkan KUHP baru merupakan prestasi yang layak dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan Bangsa.
SELANG waktu tiga tahun jelang diberlakukan, KUHP nasional harus gencar disosialisasikan. Pembentuk KUHP ini layak diapresiasi sebagai pembaruan norma dan sistem hukum pidana nasional.
KUHP lama belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi mencerminkan dasar negara falsafah Pancasila.
INDONESIA akhirnya berhasil merampungkan penyusunan KUHP baru untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan norma-norma dalam KUHP yang baru belum mengikat, karena belum efektif berlaku.
MASYARAKAT Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di Padang, Sumbar, kemarin
FAKULTAS Hukum USU bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) menggelar kegiatan Sosialisasi KUHP agar masyarakat luas mengetahui.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved