Berita Terbaru KUHP Hari Ini

Ada Delik Tuyul di KUHP? Laporan Eggi Sudjana soal Roy Suryo Dinilai Keliru

Kemudian, Herman menyebut Eggi Sudjana adalah sahabat perjuangan Roy Suryo cs dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Bela Diri Hogi Minaya Berujung Ditersangkakan, DPR Nilai Akibat Kekeliruan Polisi

Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.

Hogi Minaya Tabrak 2 Pelaku Jambret Istrinya, Wamenkum : Itu Pembelaan Terpaksa

Ia menegaskan pembelaan tidak hanya melindungi keanggotaan tubuh ataupun nyawa, melainkan barang milik pribadi masuk pada kategori pembelaan terpaksa tersebut.

Sistem Restoratif Jadi Kunci, Wamenkum Soroti Tantangan Implementasi KUHP

Menurutnya, mekanisme restoratif bukan penyimpangan, melainkan bagian resmi dari sistem hukum pidana nasional.

Wakil Menteri Hukum Optimistis Aparat Penegak Hukum Siap Jalankan KUHP Baru

Menurut Eddy, salah satu pasal penting dalam KUHP baru adalah larangan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah.

Kapolri Tingkatkan Pemahaman Personel untuk Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

Listyo menyatakan bahwa Polri terus melangkah dengan berbagai upaya sosialisasi skala besar untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran penegak hukum di lapangan.

Pemerintah Siap Jelaskan dan Hadapi Gugatan KUHP dan KUHAP di MK

Pemerintah juga telah menyiapkan tim ahli untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik maupun di hadapan MK terkait materi yang digugat.

Pasal “Karet” KUHP Digugat Lagi, Mahasiswa Nilai Ancam Ruang Kritik dan Aksi Demokratis

Berlakunya Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP justru menimbulkan rasa takut dan keraguan untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.

SP3 Eggi Sudjana Bukti Transformasi KUHP Baru 

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tendra menilai penghentian penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana merupakan cerminan keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP yang baru

SP3 Terbit, Eggi Sudjana dan Damai Lubis tak Lagi Sandang Status Tersangka

Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Lecehkan Penumpang Trans-Jakarta, Dua Pria Diringkus Polisi

Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.

DPR Nilai Pasal 402 KUHP Fokus Lindungi Keluarga Rentan

Polemik Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terus memicu perdebatan publik, khususnya terkait isu nikah siri dan tudingan kriminalisasi ajaran agama.

Jalankan KUHP, Kejagung Minimalisir Pemenjaraan

Kejagung sedang menyesuaikan mekanisme penindakan usai KUHP diganti.

Uji Materi KUHP di MK, Pasal Zina Digugat karena Dinilai Ciptakan Rasa Takut

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), salah satunya pasal tentang perzinahan.

Jaksa Tuntut 10 Bulan Penjara terhadap 21 Terdakwa Kerusuhan Demo Agustus 2025

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.

KUHP dan KUHAP Tuai Kritikan, Adang: Silakan Uji Materi ke MK

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan kritik terhadap KUHP dan KUHAP baru adalah bagian demokrasi. DPR membuka ruang koreksi melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Komisi III Persilahkan Masyarakat Gugat KUHAP dan KUHP Baru ke MK

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)

KUHP Baru Digugat ke MK, Pasal Demonstrasi tanpa Pemberitahuan Dinilai Rawan Kriminalisasi

MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

KUHP dan KUHAP Baru Dijamin takkan Pidana Sewenang-wenang Pengkritik Pemerintah

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru, memastikan para pengkritik pemerintah.

Pakar Peringatkan KUHP-KUHAP Berpotensi Abuse of Power dan Diguyur Gugatan

Aris bahkan memberikan peringatan keras terkait kesiapan infrastruktur negara dalam menjalankan aturan yang mengatur ratusan pasal tersebut. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia