Berita Terbaru KUHP Baru Hari Ini

KUHP Baru Banjir Gugatan, Ketua Komisi III DPR: Penggugat Belum Paham Utuh

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons banjir gugatan uji materi KUHP Baru di MK. Ia menegaskan pasal zina dan hukuman mati justru lebih humanis.

Ketua Komisi III DPR: Gugatan Pasal Zina dan Hukuman Mati Akibat Kurang Paham KUHP Baru

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons gugatan uji materi KUHP baru di MK terkait pasal zina dan hukuman mati. Ia menyebut aturan baru lebih manusiawi.

KPK Siapkan Penyesuaian KUHAP dan KUHP

KUHAP dan KUHP baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyesuaian.

KUHP Baru Disebut Gantikan Warisan Kolonial Belanda

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyusunan KUHP baru merupakan hal yang telah dilakukan melalui proses yang sangat panjang.

Wamenkum: Pasal Penghinaan Lembaga Negara di KUHP Baru Bersifat Terbatas

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif, Eddy Hiariej menegaskan bahwa pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, bersifat terbatas.

Pemerintah Jelaskan Alasan Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diatur di KUHP Baru

WAKIL Menteri Hukum, Edward Omar Sharif atau Eddy Hiariej menjelaskan alasan pemerintah dan DPR tetap mengatur Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden.

Tahun Baru, Hukum Baru, dan Ujian Kesiapan Kita

TAHUN baru 2026 mengandung makna lebih substansial bagi Indonesia.

968 Lokasi Kerja Sosial di Seluruh Indonesia Disiapkan Kemenimipas Menyusul KUHP Baru

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KUHAP Baru: ‘Hadiah’ Penuh Pasal di Awal Tahun

Awal 2026 dibuka dengan “hadiah” regulasi baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP resmi berlaku per Jumat, 2 Januari 2026, setelah diteken Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih disambut optimisme, aturan ini justru memicu gelombang kritik karena sejumlah pasalnya dinilai berpotensi menggerus kebebasan sipil dan membuka ruang kriminalisasi.

Indonesia Disebut Memasuki Era Kedaruratan Hukum, Ini Alasannya

Wajah hukum pidana baru ini dinilai masih mempertahankan pasal-pasal anti-demokrasi yang berisiko menggerus prinsip negara hukum

Berlaku Per Hari Ini, Seluruh Personel Polri Wajib Pedomani KUHP dan KUHAP Baru

POLRI resmi memberlakukan pedoman kerja baru bagi seluruh personel dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru per hari ini

Kejati DIY dan Jamkrindo Inisiasi Pidana Kerja Sosial Berbasis Pemberdayaan

Transisi paradigma pemidanaan dari sekadar penghukuman fisik menjadi pemulihan hubungan sosial

Tiga Aturan Turunan KUHAP Rampung Bulan Ini

Ia menjelaskan satu perpres mengenai sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi serta satu PP tentang mekanisme keadilan restoratif sudah diharmonisasi.

Songsong KUHP Baru, Seluruh Kepala Daerah di Babel Teken MoU Pidana Kerja Sosial

MoU ini merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk bersinergi sebelum KUHP baru resmi berlaku efektif di awal tahun 2026

Sambut KUHP Baru, Pemprov Jatim dan Kejati Teken MoU Pidana Kerja Sosial

Gubernur Khofifah menyatakan MoU ini menjadi fondasi penting dalam penerapan pidana kerja sosial yang manusiawi, produktif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Mendesain Ulang Pembaruan Hukum Pemilu Pascaputusan MK

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi besar bagi sistem kepemiluan di Indonesia.

KUHP Baru Momentum Perkuat Komitmen Terhadap Jurnalisme Berkualitas

Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.

Pemerintah Akan Menyusun Peraturan Baru tentang Pelaksanaan Hukuman Mati

PEMERINTAH saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Komisi III DPR RI Beberkan Substansi yang Bakal Diubah pada Revisi KUHAP

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap sejumlah substansi yang akan dibahas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHP Baru Maksimalkan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk Rehabilitasi Korban dan Pelaku

KUHP baru juga menambahkan ketentuan yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia