Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Lokasi yang sebelumnya akan dijadikan lokasi TPS 04 luluh lantak akibat tanah bergerak
KPU menawarkan solusi penghitungan dan pencatatan administrasi di setiap TPS hanya sampai C1 Plano
Pertimbangan memasukkan media daring ke fasilitas yang diberikan KPU karena jenis media ini jumlahnya begitu signifikan seiring dengan perkembangan zaman.
Permasalahan itu muncul ketika Bahar, 47, warga Jalan Prof Moch Yamin, Gang Arrohim RT 01/03, Kelurahan Sayang, kebingungan karena dalam DPT identitasnya ada tapi berbeda NIK.
Ketua KPU Kota Cimahi, Mochamad Irman, menuturkan, surat suara Pileg diterima pada hari Selasa (26/2) sekitar jam 10.00 WIB diangkut oleh delapan mobil truk.
Guna menghindari kesalahan input di hari mendatang, Zudan meminta KPU bisa memaksimalkan data base tersebut.
Seharusnya kotak suara yang dibutuhkan sebanyak 20.916, namun ternyata yang diterima baru 20.906.
Kesepakatan itu menurut Arief juga telah disetujui Badan Pengawas Pemilu yang turut hadir dalam pembahasan debat ketiga.
Kedua tim kampanye paslon juga sepakat untuk mengurangi jumlah kursi peserta yang hadir pada debat ketiga.
Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan kotak suara yang selesai rakit berjumlah 76.459 buah, namun 149 buah di antaranya rusak dan cacat sehingga tidak bisa digunakan.
Surat suara tersebut diperuntukan memilih presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI dan calon anggota DPRD Provinsi Kepri daerah pemilihan (dapil) 1 s/d 7.
Bamsoet mendorong KPU untuk mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan baik persyaratan pemilu. Seperti membuat KTP-E dan memastikan terdaftar dalam DPT.
KPU Surakarta telah melaporkan penemuan surat suara yang rusak kepada KPU Pusat
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta gencar menyosialisasikan pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 karena masih banyak warga Indonesia yang belum tahu tanggal pelaksanaannya.
OSO mengkritik penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang kerap berbeda tafsir atas aturan pemilu. Perbedaan tafsir itu, dinilainya, bahkan sudah mengarah pada munculnya ketidakpastian hukum.
Hal itu karena kurangnya sosialisasi, baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau partai politik. Bila tidak segera ditangani, itu bisa menjadi masalah serius dan berpotensi menghilangkan perolehan suara di pemilu.
Hal ini untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin timbul saat pencoblosan dan penghitungan suara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa memastikan penghitungan dapat berlangsung aman dan konsisten meski waktu telah memasuki tengah malam.
Bawaslu sudah rapat lagi dengan pihak-pihak tersebut untuk meningkatkan kerja sama, MoU, dan SoP. Semua pihak setuju untuk lebih bersinergi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved