Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Data Vaksinasi Covid-19 Kini Terintegrasi dengan Data Dukcapil

Data kependudukan yang dimasukkan untuk keperluan vaksinasi covid-19, akan divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu dengan data Dukcapil Kemendagri.

Implementasi RANHAM Harus Berdampak Langsung ke Rakyat

RANHAM generasi kelima ini juga mendorong agar capaian pelaksanaan aksi HAM bertujuan kepada outcoume bukan lagi hanya administrasi saja.

Instruksi Mendagri Tegaskan Mayoritas Jawa dan Bali Masih PPKM Level 4

Provinsi Jakarta dan Banten masih menerapkan PPKM Level 4, kecuali Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang yang masuk kategori PPKM Level 3.

Kemendagri: Penguatan Inovasi Daerah Harus Diimbangi Peningkatan Kualitas

“Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai,” ujar Agus Fatoni

Penyaluran Bansos, Pemda Diminta Aktif Data Masyarakat di Luar DTKS

Tujuannya agar bantuan dari pemerintah dapat disalurkan lebih luas pada penerima manfaat.

BUMD Masih Hadapi Kendala Manajemen Lemah dan Kurang Modal

Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan, pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas.

Turun ke Daerah, Mendagri Pantau Pencairan Anggaran Covid-19

Mendagri menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggaran penanganan covid-19 sudah cukup baik. Namun di lain sisi, ada daerah yang serapannya rendah.

Pemda akan Bentuk Tim Eksistensi untuk PP UU Otsus Papua

  Pemda Papua berencana membentuk tim eksistensi untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah.

Pemda Harus Tindak Lanjuti Kebijakan PPKM Terbaru

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri, yang berpesan agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kesamaan persepsi dalam menciptakan kebijakan terkait PPKM.

Makan Dibatasi 20 Menit, Mendagri: Makan Aja, Jangan Banyak Ngomong

Peraturan tersebut sengaja dibuat agar masyarakat yang makan di warung makan atau restoran tidak mengobrol dengan orang lain.

Penyusunan PP Turunan UU Otsus Melibatkan Pemprov Papua      

adanya keterlibatan pemerintah daerah Provinsi dalam proses penyusunan PP telah diamanatkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 2 Thn 2021

Mendagri Tunjuk Dani Ramdan Menjadi Pj Bupati Bekasi

Mendagri Tito Karnavian menunjuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dani Ramdan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bekasi.

Menteri Dalam Negeri Pilih Dani Ramdan Jadi Penjabat Bupati Bekasi

Dani Ramdan merupakan sosok yang sarat pengalaman birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Instruksi Mendagri, PPKM tidak Pakai 'Darurat'

Instruksi tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, yang menetapkan penambahan masa PPKM hingga 25 Juli mendatang.

Usai Ditegur Mendagri Insentif Tenaga Kesehatan Cair

Ketua Pelaksana Harian PB IDI dr.Mahesa Paranadipa mempertanyakan pemerintah daerah yang hingga saat ini belum memenuhi hak-hak para tenaga kesehatan.

Mendagri Intruksikan Kepala Daerah Segera Cairkan Bansos dari APBD

Anggaran belanja bansos pemerintah provinsi sebesar Rp 8,95 triliun dengan anggaran terbesar DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.

Pemerintah Diberikan 90 Hari untuk Selesaikan PP dari UU Otsus Papua

Pemerintah punya waktu paling lambat 90 hari kerja, untuk menyelesaikan aturan turunan UU Otsus Papua, dalam bentuk peraturan pemerintah.

TP PKK Pusat dan Kalsel Luncurkan Gerakan Keluarga Sehat dan Tangguh Hadapi Pandemi

Budaya hidup bersih dan sehat diharapkan akan membantu pemerintah dalam meredam penyebaran covid-19.

Apkasi, Apeksi, & Sytemiq Serahkan Modul Penerapan BLUD Persampahan ke Kemendagri

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menjelaskan bahwa program fasilitasi pembentukan BLUD Persampahan ini terinspirasi dari keberhasilan dari Kabupaten Banjar, Kalsel.

Bupati Meninggal, Kemendagri Tegaskan tidak Ada Kekosongan Jabatan di Bekasi

Kemendagri telah meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengangkat pelaksana tugas sekretaris daerah (Sekda) sebagai pelaksana harian kepala daerah.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia