Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa hak angket usut dugaan kecurangan pemilu wajar digulirkan oleh DPR RI.
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, menilai pansus yang dibentuk DPD RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak memiliki dalil hukum.
Indikasi dugaan penggelembungan suara itu terjadi di Kecamatan Margahayu.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai hak angket di DPR diperlukan. Hak angket itu terkait dengan kekurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
BABAK baru hak angket terkait kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan dimulai dua pekan lagi. Masing-masing fraksi di DPR yang sepakat diharapkan mulai bersurat.
PDI Perjuangan (PDIP) dianggap belum satu suara soal pengambilan langkah hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu.
PDIP dinilai belum terlihat serius dalam mendorong hak angket kecurangan pemilu 2024 dan masih melakukan kalkulasi politik.
PansusĀ Kecurangan Pemilu dibentuk untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada semua tingkat pemilihan, mulai dari DPD hingga presiden.
NasDem memastikan hak angket kecurangan pemilu sebagai sikap fraksi. Karena itu, seluruh anggota fraksi partai tersebut akan mendukung.
Peneliti senior BRIN Lili Romli menuturkan DPD yang membentuk pansus merupakan langkah yang tepat dan jadi terobosan yang baik di tengah belum jelasnya nasib hak angket DPR
Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2024 atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan.
Sekjen DPD RI Rahman Hadi merespons rencana DPD membentuk Pansus Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
PAKAR Hukum Tata Negara Refly Harun ikut dalam aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3). Dalam orasinya, dia meminta massa aksi mendukung hak angket di DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyebut sikap partai- partai politik tidak tegas dalam usulan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
FRAKSI NasDem di DPR dipastikan tetap maju mengusung hak angket meski tanpa PDIP. Hak angket tersebut terkait dengan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Massa aksi di gedung DPR/MPR, Jakarta semakin bertambah pada Selasa (5/3) siang. Mereka datang untuk mendukung hak angket DPR soal kecurangan pemilu 2024.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufik Basari atau Tobas menegaskan bahwa Partai NasDem siap dan akan menjadi bagian dari hak angket dan interpelasi.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, mendorong DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat terkait kecurangan Pemilu 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved