Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Hakim seharusnya dapat membaca suasana hati masyarakat, terutama yang menjadi korban dan bertahun-tahun mencari keadilan," ujar Usman
Sejumlah nama kepala kejaksaan tinggi tidak berprestasi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi telah diserahkan kepada Jaksa Agung.
Rencananya, pihak Polri maupun Kejaksaan Agung akan membuat satu aplikasi untuk mempermudah pelayananan hukum sehingga masyarakat dapat mengikuti semua proses perkara secara daring.
"Beliau memberikan support kepada kami terkait dengan, kalau istilah kita P-19, bagaimana pada saat kasus dibawa ke Kejaksaan untuk diberikan petunjuk,"
Berdasarkan audit sementara yang dilakukan BPK, total kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam kasus ASABRI mencapai Rp23,739 triliun.
Beberapa pihak yang telah diperiksa oleh penyidik antara lain dua mantan Direktur Utama Asabri ialah Sonny Widjaya dan Adam Rachmat Damiri.
Tuntutan kepada Pinangki yang kemudian divonis kurang dari lima tahun tersebut dinilai melukai upaya penegakan hukum.
Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR Senayan Jakarta, anggota Fraksi Nasdem tersebut memahami langkah banding yang diambil oleh Jaksa Agung.
Peluncuran program bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran dan tidak menyimpang.
Pendampingan itu tidak hanya dibutuhkan pada tataran perencanaan tapi juga pelaksanaan program kerja Kementerian Sosial.
Untuk lima tersangka lainnya, menurut Andi, saat ini masih dalam proses pemberkasan.
Garland, yang menjabat di bangku banding federal sejak 1997, tidak asing dengan departemen kehakiman.
Kejaksaan akan menangani kasus dugaan korupsi di PT ASABRI lantaran ada kemiripan dengan perkara PT Jiwasraya.
KANTOR Staf Presiden (KSP) menegaskan akan ikut mengawal proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu, baik secara yudisial maupun nonyudisial.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung agar dapat memberikan laporan kemajuan konkret dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung untuk bisa meningkatkan penyelamatan aset negara yang telah dikorupsi.
Kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran covid-19
Aparat penegak hukum (APH) sejatinya mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini dilakukan
TIM pengacara negara telah resmi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyangkut pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait perstiwa Semanggi I dan II.
Joko Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved