Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DTKS yang diperbarui jangan hanya di tingkat pusat saja. Data yang semerawut dan banyak ditemukan di daerah-dearah juga harus dibenahi.
Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
MENTERI Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengakui pihaknya masih tertinggal perihal pendataan pondok pesantren. Ia mengatakan pihaknya akan berusaha membenahi sistem agar bisa diakses publik.
Polri seharusnya mempedomani Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Karyoto menekankan bahwa KPK masih berupaya melacak keberadaan Harun. Pengejaran Harun dipastikan tidak berhenti.
Laporan ICW menyebut adanya pembangunan PLTU Sumsel I dinilai menyebabkan banyak masyarakat sekitar terkena ISPA
TUDINGAN adanya mafia tambang di Sumatera Selatan yang dihembuskan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai tidak akurat dan tidak sesuai fakta di lapangan.
Lili Pintauli Siregar tidak pantas lagi menjabat pimpinan lembaga tersebut. Hal ini seiring dengan berbagai sengkarut pelanggaran yang dilakukannya.
KPK juga diminta tidak menyepelekan sorotan AS tentang pelanggaran etik Komisioner Lili Pintauli Siregar.
Publik dinilai memiliki self-censorship atas hal yang ingin dikatakan. Terutama, jika terkait kritik atau nada miring terhadap kebijakan pemerintah.
Usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, menurut Egi, justru mencederai amanat reformasi Indonesia, memantik kemarahan publik, mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum.
Ketua KPK Firli Bahuri diminta untuk berhenti membuat hal seremonial. Seperti, meluncurkan himne khusus terkait lembaga antirasuah.
Peneliti ICW menilai pernyataan Jaksa Agung terkait penghapusan hukuman pidana bagi pelaku korupsi di bawah Rp50 juta bertentangan dengan pasal 4 UU Tipikor
Salah satu pihak yang mengritik tuntutan mati terhadap terdakwa koruptor adalah Indonesia Corruption Watch (ICW)
JAM-Pidsus : Loh yang nolak bukan dia (ICW) lah, yang nolak kan terdakwa di persidangan.
Wacana itu disebut hanya ingin memperlihatkan keberpihakan pihak tersebut terhadap pemberantasan korupsi kepada masyarakat.
Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai langkah Jokowi menunjukkan inkonsistensi pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Kubu Moeldoko terus melanjutkan kasus Ivermectin dan ekspor beras yang menyeret dua peneliti ICW. Sebab, mereka ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftah ke Bareskrim Polri atas tuduhan tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved