NEWSTICKER

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi

Dinda Shabrina

08/5/2024 05:15

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi — Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan.(ANTARA)

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ongkos mahal yang harus dikeluarkan partai dan aktor politik menjadi pemicu terjadinya lingkaran setan korupsi dalam perhelatan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara menyebut, sejak awal pencalonan, setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang dikeluarkannya itu bisa kembali.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/politik-biaya-tinggi-pemicu-lingkaran-korupsi

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

KSP Tegaskan Mutasi ASN ke IKN Sesuai Jadwal
01/8/2024 09:23
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Lantik Pj Sekda, Pj Bupati Majalengka Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada
31/7/2024 18:48
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Bawaslu Awasi Gerak-Gerik Petahana yang Maju Pada Pilkada 2024
31/7/2024 12:35
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Pemkab Purwakarta belum Bayar Gaji PPPK dan TPP ASN
31/7/2024 10:15
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
ASN Pemkot Bandung Diminta Netral pada Pilkada 2024
23/7/2024 22:01
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
Penaikan Gaji ASN Tambah Beban APBN
23/7/2024 18:46
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
KPU Jamin Netralitas dalam Pilkada 2024
01/8/2024 18:50
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Politik Hutang Budi Hambat Netralitas
31/7/2024 21:55
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Netralitas Pilkada Harus Diterapkan ke Semua
31/7/2024 20:48
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Akademisi Diharapkan Netral di Pilkada Serentak
30/7/2024 17:28
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai