NEWSTICKER

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi

Dinda Shabrina

08/5/2024 05:15

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi — Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan.(ANTARA)

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ongkos mahal yang harus dikeluarkan partai dan aktor politik menjadi pemicu terjadinya lingkaran setan korupsi dalam perhelatan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara menyebut, sejak awal pencalonan, setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang dikeluarkannya itu bisa kembali.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/politik-biaya-tinggi-pemicu-lingkaran-korupsi

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

2.019 ASN Ikuti Seleksi Komcad, Peserta Lolos Jalani Latihan Menembak
13/4/2026 16:49
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
WFH Jumat untuk ASN Berlaku Fleksibel
12/4/2026 14:40
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
ASN Sultra Wajib Bersepeda Setiap Kamis untuk Hemat BBM
09/4/2026 14:08
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Kemensos Perketat Disiplin ASN Saat WFH
06/4/2026 18:39
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN Terbitkan SE Nomor 6 Tahun 2026 Pastikan Pelatihan ASN Tetap Optimal
03/4/2026 07:55
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Gubernur Jakarta Perketat Izin Dinas ASN, BUMD Juga Mulai Tersasar
02/4/2026 18:59
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Menko Yusril Jamin RI Netral dan Objektif saat Pimpin Dewan HAM PBB
10/1/2026 21:12
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Revisi UU ASN: Ketika Kekuasaan Merenggut Meritokrasi
06/5/2025 05:00
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Bawaslu Terima 129 Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa
04/12/2024 21:44
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Bawaslu RI Terima 2.755 Laporan dan 525 Temuan Selama Pilkada Serentak 2024
04/12/2024 10:06
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pram-Doel Minta TNI/Polri Tetap Netral di Pilkada Jakarta
03/12/2024 09:56
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Aparat Jaga Netralitas Harga Mati
02/12/2024 11:58
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.