Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan seleksi massal 1 juta guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2021 mendatang.
Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan dirinya akan terus memperhatikan peningkatan kualitas dan kompetensi guru di Muba khususnya hingga ke daerah pelosok.
SATUAN Tugas Pemulihan dan Trans-formasi Ekonomi (Satgas PEN) hingga 14 September 2020, telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan kepada 398.637 pegawai honorer
Guru honorer mendapat beban tugas yang sama dengan guru PNS namun kesejahteraannya jauh di bawah PNS.
Bantuan Rp600 ribu bagi pegawai swasta yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan ini tidak dirasakan oleh para guru honorer yang berperan aktif mencerdaskan anak bangsa.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa insentif bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan juga akan diberikan untuk guru honorer.
Rencananya, gaji honorer yang awalnya hanya sebesar Rp10 ribu per jam akan dinaikkan Rp5 ribu, menjadi Rp15 ribu. Kini masih dikoordinasikan dengan DPRD, BKAD dan Bapelitbangda
Para guru honorer ini berhak memperoleh tunjangan profesi guru sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Tak hanya itu, Kepala Sekolah juga disebut-sebut mengintimidasi dan tak menggaji dua orang guru komite sehingga kedua guru tersebut akhirnya mencari pekerjaan di tempat lain.
Salah satu pihak yang juga terkena dampak dari pandemi covid-19 adalah para guru honorer.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan uang kesejahteraan guru honorer K2 dan non-K2 di lingkungan Dinas Pendidikan Klaten
Pihak Disdik sudah membentuk tim untuk melakukan validasi dan verifikasi data serta berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah. Saat ini proses verifikasi sedang dilakukan.
"Selama masih berlangsung masa darurat covid-19, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan lainnya bagi guru madrasah Non-PNS tetap dibayarkan."
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan guru honorer yang mengajar secara daring seharusnya tetap menerima gaji sebagaimana mestinya.
BELUM ada petunjuk resmi yang secara khusus mengatur pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) hingga batasan 50% untuk gaji guru honorer.
Guru honorer yang belum memiliki Nomor Unik Pengajar dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari Kementerian Pendidikan hanya mendapatkan honor sebesar Rp150 ribu setiap bulannya
Sebelumnya, dana BOS hanya boleh digunakan maksimum 15 persen (untuk sekolah negeri) dan maksimum 30 persen (untuk sekolah swasta) untuk gaji guru honorer.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta penuntasan masalah guru honorer berdasarkan asas keadilan tanpa diskriminasi.
Total guru non-PNS di Tanah Air saat ini mencapai 1.534.031 orang. Jumlah tersebut terbagi atas 735.825 guru non-PNS yang mengajar di sekolah negeri dan 798.206 guru non-PNS di sekolah swasta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved