Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Komisi III DPR Desak BNPT Optimalkan Fungsi Kontra Radikalisasi

Yang tak kalah penting, Komisi III DPR RI juga mendesak Kepala BNPT agar mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan terorisme.

DPR Minta Tutup Pintu Peredaran Barang Haram

Nasir mengatakan, Komisi III DPR RI sebagai mitra strategis BNN siap membantu dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencari Tikus Tak Harus Bakar Lumbung

Berbahaya sekali apabila kita gegabah membubarkan unit kerja pemerintah hanya bersumber dari rumor.

Kaji Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Politisi Fraksi PKB ini menegaskan jangan sampai Pemerintah terlambat merespon perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Legislator Tantang Kemensos Turunkan Angka Kemiskinan

Ace Hasan juga meminta Menteri Sosial untuk selalu memperbaiki data-data kemiskinan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

Iuran BPJS Naik Jangan Munculkan Keinginan Kembali ke Jamkesda

Menurut politisi PDI-Perjuangan I Ketut Kariyasa, sistem rujukan pada BPJS Kesehatan selama ini mempersulit masyarakat, sehingga UU JKN perlu dievaluasi.

BNPT Diminta Optimalkan Pencegahan

BNPT akan meningkatkan kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga dalam mengatasi paham radikalisme.

Uji Materi UU KPK, Pimpinan KPK Dinilai tak Paham Ketatanegaraan

Langkah pimpinan KPK dinilai tidak lazim lantaran menggugat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.

Firli ketua KPK, DPR Tegaskan tak Perlu Mundur dari Polri

"Tidak ada aturan anggota Polri yang duduk di KPK untuk berhenti dari kepolisian," tegas Masinton.

Legislator Pertanyakan Pengelolaan Program Kartu Prakerja

Kita harus belajar dari BPJS Kesehatan. Jangan sampai kesemerawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu prakerja.

Empat Perwira Layak Jadi Kabareskrim

KAPOLRI Jenderal Idham Azis tengah mencari figur yang tepat untuk mengisi posisi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang ditinggalkannya.

Pemekaran lewat Majelis Rakyat Papua

Setiap wilayah bisa menjadi daerah pemekaran baru setelah melewati tahapan daerah persiapan selama tiga tahun.

Pemindahan IKN Harus Melalui Kajian Mendalam

Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI menyetujui rencana pemindahan IKN itu. Namun pemindahan IKN itu harus melalui kajian mendalam.

Partisipasi Publik Penting Bagi Baleg

Daya kritis dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat terutama kaum akademisi dibutuhkan dalam menyusun daftar inventaris masalah (DIM) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU).

DPR Ingin Percepat Pemekaran Papua

Menurut dia, pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan di bumi cenderawasih

Komisi III DPR Minta Kapolri Tuntaskan Kasus Novel

Urungnya penyelesaian kasus tersebut, kata Anggota Komisi III Arsul Sani, dikawatirkan dapat membebani dan menimbulkan prasangka terlalu jauh terhadap institusi kepolisian.

Baznas Harus Tingkatkan Kinerja

Politisi PKB itu menyampaikan saat ini banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang masih dianggap tidak transparan.

Legislator Minta Isu Desa Fiktif Diluruskan

Menurut Irwan, desa fiktif atau desa siluman hanya sebutan bagi desa yang belum memenuhi syarat administrasi sebuah desa, misalnya kurangnya jumlah penduduk yang menjadi salah satu indikator.

BUMN Korporasi Dinilai Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai agent of development, perusahaan BUMN harus juga mengutamakan pembangunan-pembangunan di daerah tertinggal dibanding mencari uang tambahan untuk menyuplai anak perusahaan.

DPR Tolak Sertifikasi Pranikah

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Santoso menilai kebijakan sertifikasi pranikah tidak diperlukan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia