Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Anggota DPR dari PAN Apresiasi Pembatalan Vaksin Covid-19 Berbayar

Pembatalah vaksin Covid-19 gotong royong berbayar menunjukkan bahwa Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.

Anggota DPR dari NasDem: Bansos Tunai Juga Harus Tepat Sasaran

Lisda Hendrajoni menilai dampak dari PPKM Darurat sangat terasa bagi masyarakat. Guna meringankan beban rakyat, bantuan sosial tunai harus terbebas dari penyelewengan.

DPR Dukung Polri Telah Menindak Penyebar Informasi Meresahkan

Menanggapi penyebaran informasi yang meresahkan, anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendukung dan mendorong Kepolisian untuk menertibkan informasi di media sosial.

Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat

Pemerintah harus menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang berakhir 20 Juli, sehingga masyarakat ada gambaran dalam merencanakan aktivitasnya. 

Gus Muhaimin Beri Saran Penanganan Covid-19 Varian Delta dan Lambda

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah dan Satuan Tugas Covid-19 meningkatkan testing, tracing, dan treatment.

DPR Apresiasi Presiden Batalkan Vaksinasi Gotong Royong Berbayar

Melki Laka Lena mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan program vaksinasi gotong royong berbayar yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Harga Gabah Anjlok, DPR Desak Pemerintah Lakukan Intervensi Saat Pandemi

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani.

Anggota Komisi I DPR Apresiasi Alih Fungsi Fasilitas Kemenhan Jadi RS Covid-19

Muhammad Farhan menyambut baik langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengalihfungsikan sejumlah fasilitas Kementerian Pertahanan menjadi rumah sakit darurat Covid-19.

Puan: Imbangi Solidaritas Rakyat, Buktikan PPKM Darurat Tekan Penularan Covid-19

Puan juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien.

Di Masa PPKM Darurat, Setop Provokasi

Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat

RSPP Modular Khusus Covid Sudah Dapat Dioperasikan dalam 2 Minggu

Satgas DPR tinjau RSPP Modular Khusus Covid dan pastikan dapat digunakan dalam 2 minggu.

PMN Seharusnya Diberikan Kepada BUMN yang Menjalankan Fungsi PSO

Alokasi anggaran yang dimiliki negara ini mesti efektif untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur perawatan, ruang ICU, Vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19.

Perpanjangan PPKM Darurat Dibutuhkan dengan Memperhatikan Ekonomi Rakyat

Pemerintah juga harus betul-betul memastikan kebutuhan ekonomi warga terpenuhi, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah. 

Demer: Perlu Perhatian Ekstra Terkait Pembayaran Insentif Nakes Covid-19

Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Mereka mundur karena beban kerja dirasa berat dan insentif yang belum cair.

UU Otsus Prioritaskan Orang Asli Papua

Penghormatan untuk OAP lebih utama dalam UU ini. Bahkan terdapat satu pasal yang khusus menghormati OAP seperti di Pasal 68A.

Paskalis Kossay Sebut UU Otsus Jembatan Emas Menuju Papua Sejahtera dan Mandiri

DPR RI, Kamis (15/7), mengesahkan RUU mengenai Perubahan Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) menjadi UU.

Pemerintah Diberikan 90 Hari untuk Selesaikan PP dari UU Otsus Papua

Pemerintah punya waktu paling lambat 90 hari kerja, untuk menyelesaikan aturan turunan UU Otsus Papua, dalam bentuk peraturan pemerintah.

Amnesty International Tanggapi Perubahan UU Otsus Papua

Usman Hamid mengatakan meskipun UU sebelumnya memuat banyak pasal yang melindungi hak orang asli Papua, ada banyak fakta bahwa pemerintah tidak serius melaksanakannya.

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU Otsus Papua jadi UU

UU Otsus yang baru juga memberi afirmasi sebanyak 30% untuk keterlibatan perempuan asli Papua pada DPRK.

DPR Telah Rampungkan RUU Perubahan Kedua UU Otsus Papua

Satu RUU yang telah rampung dibahas adalah RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia