Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

PNBP Laut Melimpah, tapi Nelayan Tetap Miskin dan Angka Stunting Tinggi

Angggota DPR Slamet mempertanyakan tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap manfaat peningkatan PNBP terhadap APBN KKP dan nelayan itu sendiri. 

DPR Minta Binda Bali dapat Bersinergi dengan Pemda Dorong Pemulihan Pariwisata

Yan Permenas Mandenas menilai salah satu fungsi Badan Intelijen Daerah (Binda) ialah berperan sebagai intelijen yang mampu melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah.

Ekonomi Digital Bisa Jadi Kunci Pertumbuhan Pascapandemi

Laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan pada 2025, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai US$124 miliar.

Wamenkumham: Ada 588 DIM RUU TPKS dari Pemerintah

Hal itu tentu saja akan memakan waktu yang lama karena butuh kesepakatan bersama dari semua fraksi dalam setiap pembahasan atau pasal demi pasal.

DPR Apresiasi Respons Cepat Presiden Tanggapi Tuntutan Terhadap Permenaker JHT

Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi respon cepat Presiden Joko Widodo terhadap tuntutan para buruh dan serikat pekerja terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

DPR Minta Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan

Pemaksaan rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktek kekuasaan yang irrasional.

Anggota DPR Guspardi Gaus: Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tidak boleh merangkap jabatan apalagi harus rangkap jabatan.

DPR Minta Vaksinasi Covid-19 di Papua Barat Perlu Terus Didorong

Ternyata di Papua Barat penanganan pandemi covid-19 relatif baik kecuali angka yang paling menjadi masalah yaitu tentang angka vaksinasi.

Dinilai Memberatkan, Komisi VIII Janji Kaji Usulan Biaya Haji Rp45 Juta

KOMISI VIII DPR RI akan mengkaji usulan Menteri Agama terkait besaran biaya perjalanan ibadah haji 2022/ 1443 Hijriyah sebesar Rp45 juta.

DPR : Aturan Pengeras Suara di Masjid bisa Munculkan Disharmonisasi

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mempersoalkan aturan penggunaan speaker di masjid maupun musala untuk panggilan adzan, dan pengajian yang dibuat oleh Kementerian Agama.

DPR Pantau Realisasi Bantuan Sosial Kemensos

KOMISI VIII DPR RI menyatakan, terus memantau realisasi penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, khususnya terhadap anak yatim dan piatu (yapi).

Anggota DPR Endang Maria: UU Pesantren Bentuk Rekognisi Negara

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk rekognisi (pengakuan) negara atas lembaga pendidikan pesantren.

DPR Usulkan Bentuk Direktorat Penegak Hukum di Kementerian ESDM

Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM ditujukan untuk melaksanakan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

Gus Muhaimin Sebut RI Bisa Kaya Raya jika Mampu Optimalkan Potensi Laut

Gus Muhaimin menghadiri Stadium General bersama Taruna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan Puger, Jember, Minggu, 20 Februari 2022.

Rachmat Gobel: Kemendag Harus Stabilkan Harga Kacang Kedelai

Kemendag diminta menstabilkan harga kacang kedelai. Hal itu untuk memberi ketenangan kepada masyarakat maupun pengrajin tahu dan tempe.

Komisioner KPU dan Bawaslu Sebaiknya Dipilih Presiden

TERSEBAR luas nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) disebut sudah disepakati partai-partai di DPR sebelum proses pemilihan.

Proses Legislasi RUU TPKS Harus Segera Dilanjutkan, Kedepankan Efektivitas Pembahasan 

Tahap pembahasan bersama Pemerintah dan DPR harus mampu menyempurnakan aspek perlindungan warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual dalam RUU tersebut. 

Anggota DPR: Batalkan Kebijakan Kepesertaan BPJS Syarat Layanan Pertanahan

Menurut dia, dalam melaksanakan kewajiban melindungi hak rakyat, negara tidak boleh memberangus hak rakyat lainnya.

Relawan BP2M Deklarasikan untuk Dukung Puan Jadi Presiden

Kebulatan tekad BP2M dinyatakan lewat deklarasi di depan ratusan anggota yang sepenuhnya akan siap mendukung Puan Maharani calon menjadi Presiden 2024 mendatang

PKS Enggan Bahas RUU TPKS Saat DPR Reses

Fraksi PKS ingin pembahasan RUU TPKS memperhatikan tata tertib dalam peraturan DPR, sehingga menghindari praktik legislasi yang tidak baik.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia