Ekonomi Digital Bisa Jadi Kunci Pertumbuhan Pascapandemi

PERTUMBUHAN ekonomi digital di Indonesia bisa jadi kunci pertumbuhan ekonomi pascapandemi.

Apalagi, laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan pada 2025, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai US$124 miliar.

"Menurut catatan Bank Indonesia, hingga Januari 2022 nilai transaksi uang elektronik meningkat 66,65% dibandingkan tahun lalu, atau sekitar Rp34,6 triliun," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan keynote speech pada seminar Fenomena Robot Trading, Aset Kripto, dan Sistem Pembayaran di Indonesia, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (22/2)

"Nilai transaksi digital banking meningkat 62,82% atau lebih dari Rp4.314 triliun. Bahkan tahun ini, transaksi e-commerce Indonesia diprediksi mencapai Rp530 triliun," jelas Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Hadir pula Anggota DPR RI Komisi XI M Misbakhun, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing, Kepala Departemen Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan Luthfi Zain Fuady, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Aldison, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Ina Rachman.

Bamsoet menyampaikan adanya pembatasan aktivitas selama pandemi membuat ekonomi digital mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Hal ini juga didukung jumlah pengguna internet di Indonesia, yang hingga awal 2022 mencapai 73,7% atau 201,8 juta orang.

Saat ini, lanjut dia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberikan izin 229 aset kripto untuk diperjualbelikan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam hal ini, lanjut Bamsoet, kehadiran aset kripto yang dapat digunakan untuk transaksi virtual, mempunyai keunggulan aspek kecepatan, efisiensi waktu dan biaya.

"Aset kripto juga tergolong aman karena terlindungi teknologi blockchain yang sulit untuk diretas," katanya.

Selain menawarkan keunggulan, pemanfaatan aset kripto dan robot trading mensyaratkan adanya literasi finansial yang memadai.

Hal ini mengingat banyaknya penawaran investasi ilegal berkedok robot trading, dapat menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai modus penipuan.

Terlebih saat ini masyarakat belum sepenuhnya memahami proses bisnis dari industri robot trading dan aset kripto.

Di samping itu, belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto juga dapat meningkatkan risiko modus penipuan di masyarakat.

Karena itu, Bamsoet menyebutkan perlunya persiapan infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto atau aset digital termasuk trading.

"Mengingat sudah banyak masyarakat yang jadi korban. Misalnya, pada Januari 2022 terungkap kasus investasi ilegal suntik modal alat kesehatan yang menyebabkan ratusan orang jadi korban dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp1,2 triliun," kata dia.

Bamsoet juga mendorong pembuatan undang-undang khusus ekonomi digital. Mengingat tren dunia industri saat ini dipenuhi digitalisasi, serta adanya kemungkinan aktivitas manual, natural, dan mekanis menjadi serba digital.

Sekjen Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Ina Rachman menambahkan latar belakang diselenggarakan seminar ini karena banyak sekali robot trading yang mempergunakan jaringan multi level marketing (MLM) atau direct selling.

Hal itu dilakukan para pelaku bisnis robot trading untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. 

"Karena tanpa menggunakan jaringan network marketing atau jaringan direct selling, pertumbuhan bisnis mereka akan sangat lambat. Maka itu, kami dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) membutuhkan kepastian hukum, apakah hal ini dibenarkan atau tidak berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia," kata dia.

Ia berharap dengan seminar itu pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pengusaha robot trading dan bagi konsumen, yaitu pengguna robot trading. (RO/OL-09)