Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Sahabat Presiden Muhaimin Gelar Deklarasi Dukungan di Jakarta

Sekitar 100 orang melakukan parade ziarah keliling yang dimulai dari guru Mansyur Jakbar hingga terakhir di makam pangeran Jayakarta di Jakarta Timur. 

Komisi VI DPR Dorong BNI dan Himbara Permudah Akses Kredit Masyarakat

Martin Manurung mendorong BNI serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya untuk membuat dan memiliki produk pinjaman yang accessible, lebih murah, mudah dan cepat bagi masyarakat. 

Ke Buntet Cirebon, Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur bisa turut hadir dalam haul tersebut sekaligus menjalin silaturahim dengan para masyayikh Buntet.

Anggota DPR: Inpres Jual-Beli Tanah Syaratkan BPJS Jangan Sulitkan Masyarakat

Chairul Anwar menambahkan, aturan tersebut tidak mencampur-adukkan antara yang sudah mampu atau belum dapat membayar BPJS Kesehatan.

Sekjen DPR Dorong Komitmen Bersama Menuju Setjen DPR yang Modern

Sekjen DPR Indra Sukandar mengatakan tanpa komitmen, organisasi ini bagai pasir dalam genggaman, terlihat penuh namun begitu dibuka akan hampa tertiup angin,

Komisi XI DPR Harap Akurindo Dapat Jadi Wadah Perjuangan Ekonomi Rakyat

Masinton Pasaribu mengatakan Akurindo sebagai wadah perjuangan ekonomi kerakyatan harus menjadi organisasi yang kuat dan produktif.

Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Pasaman Barat

Data BNPB hingga sore ini atau Sabtu (26/2) menyebut, terdapat 7 orang meninggal dunia dan 85 warga luka-luka akibat gempa.

Komisi II DPR Minta Penerimaan PPPK di Batam Sesuai dengan Kemampuan Anggaran

Aminurrokhman meminta alokasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Batam sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Komisi X DPR Siap Beri Pendampingan kepada Pelaku Wisata dan UMKM di Aceh

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, banyak sekali kekhasan yang dimiliki masyarakat Aceh yang bisa dikembangkan dan memiliki nilai jual kepada wisatawan.

DPR Desak Menteri Agama Minta Maaf Langsung Kepada Publik

Menurut Yandri, minta maaf bukan sesuatu yang salah. Dengan minta maaf bisa menjadi solusi meredam dan meluruskan semua persoalan.

Anggota DPR Minta Masyarakat harus Cermat Pilih Platform Investasi

Intan juga menyinggung para korban yang padahal sudah melek teknologi, tapi masih juga bisa tertipu dalam memilih platform trading

Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik

Kepesertaan BPJS Kesehatan diwajibkan untuk calon jemaah haji dan umrah, permohonan SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pemerintah Diminta Utamakan Keselamatan WNI di Ukrania

Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.

Komisi III Soroti Peredaran Narkoba di Lapas Kaltara

Andi Rio mendapat informasi dari BNN, peredaran narkoba di Lapas Kaltara ini sudah berlangsung lama. Menurutnya ini menjadi persoalan 'klise' yang terus terjadi di lapas.

DPR RI Harap Masukan dari Masyarakat terhadap 21 Calon Anggota KI Pusat

Masukan disampaikan ke set_komisi1@dpr.do.id dengan subyek ''MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT"

Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo

Bisa jadi, ujar dia lagi, ada budaya yang menjadikan kaum perempuan contohnya kalau makan harus setelah suaminya selesai makan.

Yahya Zaini Menilai Inpres No. 1 Tahun 2022 Tidak Relevan

Aeharusnya Pemerintah memiliki upaya-upaya sistematis dan intensif, ketimbang menerapkan BPJS Kes jadi syarat di berbagai hal.

Komisi IX DPR RI Harap RS Hasri Ainun Habibie Bisa Layani Seluruh Warga Gorontalo

Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi usaha dari seluruh pihak di RS Hasri Ainun Habibie yang telah menerapkan sistem komputerisasi kepada pasien, 

Hadapi Krisis, Anggota DPR Minta Pemerintah Lindungi UMKM

Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menyatakan pemerintah harus melindungi UMKM, di antaranya di bidang kuliner, pada masa pandemi Covid-19.

Tidak Ajukan Banding, Azis Syamsuddin Tunggu Dieksekusi KPK

Azis Syamsuddin divonis tiga tahun dan enam bulan penjara. Dia dianggap terbukti menerima suap penanganan perkara yang bergulir di KPK.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia