Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Komisi V akan Awasi Taman Nasional Komodo agar Tetap Lestari

TNK saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan habitat alami satwa komodo, ini sebagai bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Labuan Bajo dan sekitar. 

Tindaklanjuti Pemilu 2024, Komisi II Agendakan RDP dengan KPU

“RDP nanti terkait dengan rancangan Peraturan KPU (PKPU), pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon partai politik (parpol) peserta Pemilu."

DPR Harap Bendungan Mujur Terintegrasi dengan Mandalika

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan masyarakat Lombok tengah berharap pembangunan bendungan mujur harus segera terealisasi dan terintegarsi dangan Mandalika.

Kontribusi PNBP 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2021 belum optimal dibandingkan total pendapatan negara.

Pembangunan Infrastruktur di Labuan Bajo Diharapkan Berdampak Positif bagi Warga

Komisi V DPR berharap dengan adanya pembangunan yang cukup masif di Labuan Bajo bisa berdampak positif bagi warga setempat

Panja Beberkan Lima Isu Krusial RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi

PANJA RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi menyampaikan ada lima isu krusial yang disepakati dengan pemerintah.

DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5%

Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati realisasi defisit sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai angka 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

DPR Dorong PLN Cari Inovasi untuk Hasilkan Teknologi EBT

Andi Yuliani Paris mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mencari inovasi untuk menghasilkan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT).

Komisi V DPR Dorong Pembangunan Bendungan Mujur Tepat Waktu

DPR mendorong pemerintah pusat dalam hal ini PUPR untuk segera dapat melakukan pembangunan bendungan mujur tepat waktu.

RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Diharap Mampu Cetak Psikolog Profesional

Proses pembahasan RUU cukup panjang yang dimulai pada 2021 lalu dengan 8 kali masa sidang .

RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Dibawa ke Rapat Paripurna Pekan Depan

PEMERINTAH bersama Komisi X DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) untuk disahkan di sidang paripurna, pekan depan.

Legislator Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Menggunakan Aplikasi Dievaluasi 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi ditinjau karena bakal menyulitkan masyarakat. 

Dampak DOB di Papua, Revisi UU Pemilu Dibicarakan Setelah Reses

Pembahasan revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk menyesuaikan payung hukum pelaksanaan pemilu pasca berlakunya tiga Undang-Undang (UU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Pimpinan DPR Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya Menpan-RB Tjahjo Kumolo

"Kami sampaikan turut duka cita yang mendalam atas berpulangnya Mas Tjahjo Kumolo. Beliau adalah seorang sahabat yang baik, kadang-kadang walaupun lain Partai, Kami sering kontak."

Legislator: Penggunaan Aplikasi Pertamina untuk BBM Subsidi Sudah Adil 

Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai penerapan mekanisme aplikasi My Pertamina untuk memperoleh BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar sudah cukup adil.

DPR Buka Peluang Bahas PKPU Pendaftaran Parpol saat Reses

"Mengingat jadwal yang cukup padat di Komisi II, atas seizin Ibu Ketua DPR-RI (Puan Maharani) kami jadwalkan rapat konsultasi pada masa reses,"

Legislator Nilai Pertemuan Jokowi dengan Putin dan Zelensky Berdampak Positif

Yang kita harapkan ini, Presiden bisa membangun komunikasi antara Zelensky dan Putin. Negara-negara Barat juga bisa mengurangi egonya, sehingga menurunkan tensinya,”

DPR Tegaskan Pengesahan RUU Lima  Provinsi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah

RUU lima provinsi tersebut dibuat dalam rangka penataan ulang dasar hukum pembentukan provinsi tersebut,

Komisi III Buka Peluang Keluarkan Ganja dari Golongan I

"Jadi pertemuan hari ini adalah menyerap aspirasi tentang kemungkinan ke depan Undang-Undang Narkotika, kita keluarkan penggolongan ganja dari golongan I,"

Rapat Paripurna Sahkan RUU KIA Sebagai Inisiatif DPR

Selanjutnya, DPR akan menunggu Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU KIA dari pemerintah. DIM tersebut akan dibahas bersama-sama dengan alat kelengkapan dewan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia