Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Anis Byarwati Dukung Peran UMKM Gerakkan Ekonomi Rumah Tangga

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan dukungannya kepada UMKM yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga.

9 Pasal RUU KUHP Potensial Memberangus Kebebasan Pers

Dewan Pers telah mengindentifikasi setidaknya sembilan pasal yang masih harus dilakukan pendalaman dan dikontruksi kembali bahkan diharapkan untuk pasal tersebut dihapuskan.

Tegakkan Kedaulatan Digital, Pemerintah Mesti tegas kepada Platform Raksasa Global

Negara sambung dia harus memerankan diri sebagai pelindung warga negara khususnya saat tidak mempunyai kemampuan atau pilihan berhadapan dengan perusahaan raksasa.

Cegah Krisis Pangan, Pimpinan DPR Ajak Tingkatkan Produksi Komoditas Dalam Negeri

“Yang dibutuhkan adalah kesungguhan, perlindungan, dan koordinasi. Jadi, bebannya bukan hanya ke Kementerian Pertanian saja, tapi juga melibatkan K/L lain,” kata Rachmat Gobel

Buntut Pembantaian 10 Warga Pendatang di Papua, DPR Desak KKB dan Donaturnya Ditindak Tegas

Menurutnya, aksi pembantaian itu layak disebut sebagai tindakan kebiadaban yang tidak bisa dibiarkan, dan harus diusut tuntas dengan tindakan tegas

Pemilu DOB Papua, DPR Pilih Perppu Ketimbang Revisi UU Pemilu

Pelaksanaan pilkada 2020 dari semula 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 juga dilakukan lewat Perppu.

Komisi IV DPR RI Dorong Optimalisasi Sektor Perikanan di Donggala

"Ada beberapa, misalnya jembatan, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian, sehingga siklus perekonomian bisa berjalan," kata Syafrudin.

Ketua DPR Dorong Pemuda Ikut dalam Proses Pencapaian SDGs

“Jika pemuda ingin melihat perubahan, reformasi, dan mempengaruhi dunia dengan ide-ide kalian, maka mulailah membuat komitmen yang berani."

Legislator Dukung Pengusaha Asli Papua Ikut Serta Dalam Pembangunan Daerahnya

"Kami punya satu UU payung hukum yang besar adalah UU Otsus maka ada lex spesialis itu yang harus menjadi patokan kita di Papua."

DPR Nilai Banyak Wisata Penunjang di Demak Belum Dipublikasi dengan Baik

Nuroji menilai banyak potensi wisata penunjang di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang belum tereksplore dan terpublikasikan dengan baik. 

Malaysia Langgar Kesepakatan PMI, DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas

Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran kesepakatan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor di domestik di Malaysia.

Anggota Komisi X DPR Terkesan Minat Baca Masyarakat Kendal Tinggi

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengaku kagum dengan minat baca masyarakat Kendal yang masih tinggi, di tengah serbuan era media sosial saat ini.

DPR Minta Bank Mandiri Harus Tuntaskan Kasus Nasabah di Jambi

Bank Mandiri diminta agar segera menindaklanjuti kasus dugaan kelalaian penyimpanan dokumen agunan nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sri Pelayang, Jambi.

Komisi I DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri Lanka

Christina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.

Komisi IX DPR Dukung Rencana Pemerintah Moratorium PMI ke Malaysia

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah Indonesia terkait moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

BAKN DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Beberapa harga yang ditentukan pemerintah (administered price) yang didorong untuk tidak dinaikkan adalah BBM, listrik, dan gas.

Perlu Sinergitas Semua Pihak Untuk Pengentasan Kemiskinan

Novita menyampaikan perlu adanya sinergitas dari elemen terkait dan seluruh masyarakat Indonesia dalam penyelesaian kemiskinan. 

BKSAP DPR Tegaskan Keseriusan Indonesia Realisasikan SDGs

"Kami sangat serius untuk merealisasikan SDGs. Secara eksplisit perundang-undangan, aturan, dan regulasi nasional kami mencantumkan urgensi pencapaian SDGs,"

Kemenag Didesak Buat Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama

“Urgensi dari Permenag ini cukup tinggi. Aturan ini bisa menjadi sistem pengawasan dalam institusi pendidikan keagamaan, sehingga mencegah ruang terjadinya kekerasan seksual,”

Legislator Dapil Papua Bantah Pernyataan Bupati Merauke soal Pemberian Uang dalam Revisi UU Otsus

Dia mengaku sudah menghubungi Bupati Romanus via telepon seluler untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia