Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Penolakan Pengunduran Diri Rahayu Saraswati Ibarat Drama Komedi

Mengaktifkan seseorang yang sudah mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang tepat. Pasalnya, pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab pada tugasnya. 

KPU Disanksi karena Naik Jet Pribadi, DPR: Sudah Diperingatkan

DPR RI menyayangkan penggunaan jet pribadi oleh KPU

MKD DPR RI Menindaklanjuti Laporan terhadap Uya Kuya Cs

MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.

MK Sarankan Rotasi Pimpinan AKD untuk Penuhi 30% Perempuan

Fraksi juga dapat menerapkan kebijakan rotasi dan distribusi anggota perempuan agar tidak terkonsentrasi pada bidang-bidang sosial saja. 

MK Kabulkan Uji UU MD3, Pimpinan AKD DPR Wajib Diisi 30% Perempuan

MK menegaskan bahwa DPR RI wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam jajaran pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

DPR Desak Pengawasan Ketat terhadap SPBU dalam Penyaluran BBM

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap SPBU di seluruh Indonesia menyusul merebaknya laporan motor brebet dan mogok massal.

Pertamina Wajib Perkuat Pengendalian Mutu demi Jaga Kepercayaan Publik

Pertamina Patra Niaga wajib memperkuat sistem pengendalian mutu serta memperbaiki mekanisme komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, cepat, dan dapat dipercaya.

DPR Tidak Serius Berhentikan Anggota yang Dinonaktifkan

Menurutnya, langkah cepat dan tegas MKD menjadi krusial guna menjaga integritas parlemen serta kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Umrah Mandiri tak Matikan Bisnis, Usaha Perjalanan Umrah Jangan Takut

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ashari Tambunan, menegaskan bahwa kebijakan umrah mandiri bukan ditujukan untuk mematikan usaha perjalanan umrah.

DPR: Pemda Harus Klarifikasi Dana Rp234 Triliun Mengendap di Bank!

DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.

Transisi Tata Kelola Haji 2026 Rawan Masalah, Komisi VIII Soroti Pentingnya Antisipasi

Transisi Tata Kelola Haji 2026 Rawan Masalah, Komisi VIII Soroti Perlunya Antisipasi Perbaikan Seluruh Sektor untuk Jamaah

APBD Mengendap, Legislator Minta Sinkronkan Pengelolaan Fiskal Pusat-Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli menyoroti dana daerah mengendap sebesar Rp234 triliun di bank.

Anggota DPR RI Ini Pastikan KLH akan Cabut Segel di Kawasan Wisata Puncak

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pencabutan sanksi di kawasan Puncak ini dilakukan setelah melihat langsung dampaknya terhadap masyarakat. 

Legislator Sayangkan Aksi Pemusnahan Mahkota Cenderawasih dengan Cara Dibakar

ANGGOTA DPR RI Dapil Papua, menyayangkan aksi Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang melakukan penertiban atau pemusnahan mahkota Cenderawasih dengan cara dibakar.

Sensus Ekonomi 2026 harus Akurat karena Jadi Penentu Arah Kebijakan Nasional

Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Bagaimana Nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR? Ini Penjelasan PAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.

Antrean Edukasi Parlemen Mengular hingga 2026

Bus besar memasuki Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan. Bukan massa aksi, melainkan rombongan pelajar dan mahasiswa yang mengikuti Program Edukasi Parlemen.

Ketua Banggar DPR: Presiden Punya Hak Prerogatif Penuh Evaluasi Menteri

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi dan mengganti para menteri dalam kabinetnya. 

DPR Pertanyakan Perbedaan Dakwaan dan Rilis Awal Kasus Tata Kelola BBM

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mempertanyakan perbedaan antara rilis awal dan dakwaan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola BBM

DPR Sebut tak Ada Masalah WNA Isi Posisi di BUMN

WARGA negara asing (WNA) menjabat sebagai jajaran direksi di badan usaha milik negara (BUMN) dinilai tak masalah. Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menilai itu hal yang wajar

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia