Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR Resmi Sahkan RUU KUHAP Jadi Undang-Undang

DPR Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP menjadi undang-undang

Pemerintah Didesak Percepat Penetapan Harga Patokan Mineral

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan perlunya langkah bersama antara Pemerintah dan DPR dalam memperkuat penataan tata kelola serta tata niaga timah nasional.

DPR RI Minta Transparansi soal Turunnya Kuota Haji

KOMISI VIII DPR RI menyoroti penurunan kuota haji di sejumlah daerah pada penyelenggaraan haji mendatang. Penyesuaian kuota yang kini menggunakan dasar daftar tunggu nasional

Bullying di SMPN 19 Tangsel Bukti Sekolah belum Mampu Ciptakan Ruang Aman

Bullying di SMPN 19 Tangerang Selatan yang memakan korban, menunjukkan bahwa sekolah masih menghadapi persoalan serius dalam menciptakan ruang aman bagi peserta didik.

Inilah Sejumlah Alasan RUU KUHAP Belum Layak Disahkan

Isnur menyoroti kewenangan undercover buy dan controlled delivery yang dalam RUU KUHAP ditempatkan sebagai metode penyelidikan dan dapat digunakan untuk seluruh jenis tindak pidana.

Legislator Tolak Wacana Framework Convention on Tobacco Control

Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat menyoroti masuknya agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam regulasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan

Pembangunan Lotte Chemical di Cilegon Harus Libatkan Pekerja Lokal

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti aspek ketenagakerjaan dalam proyek pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE Project) di Cilegon, Banten.

Inilah 14 Subtansi RUU KUHAP yang Bakal Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke rapat paripurna. 

Redenominasi Rupiah harus Dilakukan Bertahap dengan Peta Jalan yang Jelas

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan redenominasi rupiah perlu dijalankan dengan transisi bertahap agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi.

Dikunjungi BAM DPR RI, Pemkab Bekasi Pastikan Hak Pekerja PT Indofarma Terpenuhi

Pemkab Bekasi memberikan perhatian penuh terhadap proses restrukturisasi yang dilakukan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya.

Ketua KPIPA Serukan Persatuan Regional Mendukung Palestina

Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina bertajuk "Penguatan Aliansi untuk Bela Palestina" dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

DPR Jangan Resisten Terhadap Putusan MK Soal Kuota 30% Perempuan

Komitmen terhadap 30% keterwakilan perempuan bukan sekadar formalitas, melainkan bukti kesungguhan negara dalam menghapus diskriminasi berbasis gender.

Komisi Reformasi Polri Bentukan Presiden Didominasi Wajah Lama, DPR: Kita Positive Thinking

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Rudianto Lallo menyoroti komposisi Komisi Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan sosok lama di pemerintahan

Segera Terapkan Putusan MK, tidak Perlu Tunggu Revisi UU MD3

Titi menegaskan bahwa alasan menunda pelaksanaan putusan dengan dalih MK bersifat negatif legislator tidak dapat diterapkan pada kasus ini.

MKD Tegaskan Eko Patrio Langgar Kode Etik DPR lewat Parodi Sound Horeg

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.

Tak Langgar Kode Etik, Uya Kuya: Sesuai dengan Bukti

SURYA Utama alias Uya Kuya buka suara setelah dinyatakan tidak melanggar kode etik dan kembali aktif sebagai anggota DPR RI.

Langgar Kode Etik, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR

MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.

Jokowi Sebut Woosh Investasi Sosial, DPR: Kalau Rugi Siapa Tanggung Jawab?

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menyoroti pernyataan Jokowi bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh merupakan investasi sosial 

Pertalite Diduga Bikin Motor Brebet, DPR Akan Panggil Pertamina

DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.

Keputusan MKD Bakal Berdampak pada Citra Saraswati

Saraswati menuai simpati publik karena dianggap punya integritas sebagai anggota DPR karena mengundurkan diri. Simpati itu akan berbalik menjadi antipati, karena Saraswati tidak konsisten.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia