Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR Minta Kajian Akademik untuk Pemulihan Mapalasta UIN Alauddin

DPR RI meminta Dema UIN Alauddin Makassar menyusun kajian akademik sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin (Mapalasta), yng dibekukan sejak 2010

Puan Maharani: Jangan Ada Lagi RS Tolak Pasien seperti di Papua

Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.

Legislator PDIP Soroti Pendapatan Petani Masih Rendah di Tengah Produksi Beras Tinggi

Anggota DPR Rokhmin Dahuri soroti pendapatan petani yang masih rendah, hanya Rp 2,4 juta per bulan, meski produksi beras nasional 2025 diproyeksikan mencapai 34 juta ton

DPR Desak Audit dan Sanksi Rumah Sakit yang Tolak Ibu Hamil di Papua hingga Meninggal

Anggota DPR RI Matindas J Rumambi mendesak audit dan sanksi tegas terhadap rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil Irene Sokoy hingga meninggal.

Pertamina Diminta Perketat Pengawasan Cegah Kelangkaan BBM saat Nataru

Kolaboratif antara pemerintah, Pertamina, Satgas pengawasan, dan DPR diharapkan dapat memastikan bahwa pasokan BBM tetap stabil selama periode Nataru.

Stok BBM Dipastikan Aman jelang Libur Nataru

Komisi XII DPR RI memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam kondisi aman dan terkendali.

Legislator PDIP Dorong Percepatan Pembangunan 27 Dapur MBG di Kolaka

Safei dimintai tanggapan mengenai keterlambatan anak-anak di Kabupaten Kolaka yang hingga kini belum sepenuhnya menikmati program MBG. 

Legislator Dorong Pelajar Tingkatkan Kesadaran Hukum dan HAM

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menghadiri kegiatan Parlemen Pelajar PW IPM Banten 2025 di Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Pembatasan Truk Sumbu Tiga saat Nataru Berisiko Ganggu Arus Logistik

Rencana pemerintah untuk membatasi operasional truk sumbu tiga selama libur Natal dan Tahun Baru (Libur Nataru) 2026 dinilai berpotensi mengganggu kelancaran logistik nasional.

KUHP dan KUHAP Berlaku Januari 2026, DPR: Aparat Jangan Bingung

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya percepatan pemahaman aparat penegak hukum di Lampung terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DPR Soroti Anggaran Daya Tahan Tubuh di RKA Kemenhub

Anggota DPR Komisi V DPR RI, Haryanto, menyoroti munculnya pos anggaran untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Kemenhub 

Pengamatan Hakim Jadi Alat Bukti di KUHAP Baru, Legislator Ingatkan Verifikasi dan Akuntabilitas

Legislator PDIP Gilang Dhielafararez menyoroti aturan baru “pengamatan hakim” sebagai alat bukti dalam KUHAP

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Tinggal Tunggu Perintah Pimpinan

ANGGOTA Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI.

Purbaya Tolak Legalisasi Baju Bekas Impor

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan pedagang thrifting untuk melegalkan impor pakaian bekas.

Bumdesma dan BPR harus Bantu Penyaluran KUR agar Tepat Sasaran

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Andhika Satya Wasistho, menyoroti pentingnya pembenahan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran.

 Larangan Polisi Aktif Menjabat di Jabatan Sipil akan Dibahas di Panja Reformasi Polri

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas soal larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil asalkan pensiun atau mengundurkan diri dalam panja reformasi polri

Asep Wahyuwijaya Kritisi Potensi PNBP, Transisi Energi dan Rencana Restrukturisasi di Pertamina

Asep menilai paparan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disampaikan Pertamina masih jauh dari memadai.

Puan: DPR akan Kaji Dampak Putusan MK soal Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil

DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mengundurkan diri dari jabatan di luar institusi kepolisian.

Amnesty Indonesia Desak DPR Batalkan Pengesahan KUHAP

AMNESTY International Indonesia memperingatkan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru saja disahkan DPR merupakan ancaman serius terhadap HAM.

Adies Kadir Kembali Aktif di DPR, Ini Kata Puan Maharani

KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pengangktifan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI tidak perlu diumumkan. Adapun, Adies Kadir terlihat menghadiri rapat paripurna di DPR RI.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia