NEWSTICKER

Berita Terbaru Dpd Ri Hari Ini

Gubernur Sumbar Diharuskan Pandai Melobi Pusat
15/7/2019 09:38
Agar Sumbar bisa membangun, mesti ada sosok yang punya akses ke pemerintah pusat.
Pemerintah Harus Berhati-Hati Dalam Berutang
09/7/2019 18:34
DPR RI mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini karena utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang.
Reydonnyzar Moenek Ajak Perantau Minang Kembangkan Silokek
06/7/2019 19:23
Geopark Silokek yang merupakan aset pariwisata Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatra Barat ini berada di simpang Tugu Muaro Sijunjung dan memiliki keindahan yang eksotik.
Generasi Milenial harus Mampu Ciptakan Platform Digital Sendiri
06/7/2019 15:14
Mengingat perang dagang AS-Tiongkok akan berlangsung lama, efeknya harus diwaspadai. Karena bukan hanya menyangkut ekonomi semata, melainkan juga melibatkan ideologi kedua negara.
Pintu Cawagub sudah Tertutup buat Sandiaga
06/7/2019 09:45
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta berharap Sandiaga Uno yang telah mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menolak tawaran duduk kembali di kursi tersebut.
Apkasi Otonomi Expo 2019 Efektif Promosikan Potensi Daerah
03/7/2019 18:48
AOE19 sangat efektif dalam mempromosikan potensi-potensi daerah. Dan kegiatan ini selaras dengan tujuan DPD RI yang ingin mewujudkan percepatan pembangunan daerah.
Lembaga Negara belum Seimbang
25/6/2019 09:45
Keseimbangan kekuasaan antarlembaga tinggi negara belum terwujud. Dalam praktik penyelenggaraan negara selama ini, kekuasaan eksekutif lebih menonjol daripada lembaga lain.
La Nyalla Ingin Wujudkan DPD yang Kuat
24/6/2019 17:02
Semangat untuk memperkuat DPD tidak cukup dari para senator saja, tetapi cita-cita ini juga harus didukung semua stakeholder, termasuk masyarakat di daerah pemilihan para senator.
Darmayanti Apresiasi Bawaslu yang Tindak Lanjuti Laporannya
19/6/2019 20:47
Bagi Darmayanti, sikapnya mengajukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi soal hasil Pemilu DPD RI di Provinsi Sumut merupakan langkah konstitusional yang harus dia tempuh.
Oesman Sapta Bagikan Lima Kunci Sukses Berorganisasi
19/6/2019 12:30
Ketua DPD RI Oesman Sapta membagikan kunci sukses dalam sistem organisasi yaitu 5S.
Ma’ruf Amin Tunggu Putusan Mahkamah
04/6/2019 08:15
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Amin tercatat mendapat 85.607.362 suara (55,5%),
Rekapitulasi Suara DPD Setiap Provinsi
22/5/2019 21:01
Rekapitulasi hasil penghitungan suara DPD setiap provinsi pada Pemilu 2019.
Golkar dan PKB Bidik Posisi Ketua MPR
21/5/2019 08:35
Golkar merasa pantas memperoleh kursi ketua MPR karena berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif, partai berlambang pohon beringin itu berada pada posisi kedua.
Jimly Asshiddiqie Raih Suara Terbanyak untuk DPD DKI
18/5/2019 06:28
Calon senator yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut meraih 644.063 suara.
Usulan Audit Server KPU Berlebihan
09/5/2019 08:40
Server disimpan di ruang khusus dekat kantor KPU dan ditangani anak-anak bangsa yang kompeten di bidangnya.
Suara Tertinggi, GKR Hemas Incar Posisi Ketua DPD
03/5/2019 19:02
aat ini proses rekapitulasi sudah selesai di tingkat kabupaten/ kota. Misalnya, di Kota Yogyakarta, suara GKR Hemas mencapai 98.155 dan di Gunungkidul mencapai 212.096.
Bawaslu Diminta Usut Laporan Pelanggaran Kampanye Anggota DPD
10/4/2019 09:15
ANGGOTA DPD RI Fahira Idris belum lama ini dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
KPK dan KPU Bahas Soal LHKPN Bersama
08/4/2019 11:30
KPU-KPK akan mengumumkan secara resmi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sudah ataupun belum serahkan LHKPN
KPU Pastikan tidak Ada Nama OSO di Surat Suara DPD
05/4/2019 11:04
KPU berpegang pada putusan MK nomor 30/2018 yang melarang calon anggota DPD memiliki jabatan kepengurusan di partai politik.
KPK Gandeng KPU Tanggulangi LHKPN
04/4/2019 10:50
KOMISI Pemberantasan Korupsi pada 31 Maret lalu menginformasikan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) baru mencapai 74,39%.