Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab dengan membiarkan pengusaha dan pekerja bernegosiasi tentang kewajiban THR.
Presiden harus mengontrol secara konsen Perppu tersebut terutama dalam hal moneter, yang menyangkut dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Kebijakan relaksasi kredit dinilai belum berjalan sesuai harapan. Leasing hanya memberikan pengurangan cicilan dan memperpanjang tenor saja, ini justru semakin membebankan.
Senator asal Papua itu juga mengajak warga yang tinggal di DKI Jakarta untuk taat aturan guna mencegah meluasnya penularan Virus korona.
DPD RI juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menyampingkan karantina wilayah (lockdown).
Kementerian Desa PDTT juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa tahun 2020.
DPD menyatakan siap beradu ide dengan DPR terkait RUU Cipta Kerja. Sejumlah pasal di RUU tersebut dinilai bermasalah dengan otonomi daerah.
Selain penting untuk menjaga ketahanan pangan, pola tersebut juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Langkah ini harus ditempuh sebagai bagian dari penanggulangan pandemi covid-19
Senator asal Papua ini juga mengajak seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, pengamat dan lainnya stop memberikan komentar yang hanya mengkritisi kebijakan pemerintah.
Pendapat beberapa Anggota DPD, khususnya yang disampaikan oleh anggota Komite III yang menuntut RUU ini ditunda patut disayangkan.
Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI mendukung langkah-langkah kooperatif yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani pandemi wabah covid-19 saat ini.
Kabar meninggal ayahnya yang beredar di jejaring sosial itu sangat keliru. Maka Maruarar meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayainya.
Permintaan tersebut disampaikan secara resmi oleh pimpinan Komite I DPD kepada pimpinan DPR melalui surat Nomor PU.04/926/DPDRI/IV/2020 tertanggal 16 April 2020.
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, DPR mengusulkan sejumlah langkah yang diperlukan.
Dalam keadaan pencegahan covid-19, desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan. Negara harus hadir di desa dalam menyelamatkan rakyatnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta prosedur pemakaman jenazah pasien Covid-19 disosialisasikan.
Di sinilah perlunya keputusan presiden sebagai kepala negara yang berani, cepat dan tepat mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat bisa dirasakan daerah.
Menurut Christiandy, hal itu amat penting dalam meredam kepanikan sosial soal kebutuhan konsumsi pangan sehari-hari.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved