DPR RI Dukung DKI Jakarta Laksanakan PSBB

PADA rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (16/4), Tim Pengawas Penanggulangan Bencana DPR RI membahas pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dan Integrasi Pelaksanaannya dengan PSBB di Jawa Barat dan Banten.

Dalam rapat Tim Pengawas Penanggulangan Bencana DPR RI yang dipimpin A Muhaimin Iskandar, DPR telah mendapat sejumlah kesimpulan.

Pada keterangan persnya, Kamis (16/4), Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana DPR RI Muhaimin mengatakan langkah utama adalah meningkatkan kapasitas pemeriksaan terutama PCR test untuk memudahkan proses mitigasi dan upaya isolasi bagi mereka yang dinyatakan positif mengidap Covid-19.

"Pemeriksaan atau testing ini juga harus dilakukan secara cepat dan masif agar bisa memutus rantai penyebaran Covid-19," kata Muhaimin. 

DPR juga meminta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan karena jumlah pengidap Covid-19 terus meningkat sehingga membutuhkan penambahan jumlah fasilitas kesehatan, termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) yang sesuai dengan standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia).

"Dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan perlu dilibatkan lebih banyak lagi rumah sakit swasta dalam menerima dan melayani pasien Covid-19," ujar Muhaimun.

Penanggulangan Covid-19 tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, menurut Muhaimin, tetapi berimplikasi pada masalah ekonomi dan sosial sehingga membutuhkan pendekatan dan penanganan yang sifatnya terpadu dan menyeluruh.

"Penanganan masalah kesehatan harus dilakukan secara bersamaan dengan penanganan di bidang ekonomi dan sosial," jelasnya.

Selain itu, DPR dan Pemprov DKI Jakarta sepakat perlu disusun strategi apabila Pandemi Covid-19 ini berlangsung lama, baik dari aspek pengobatan maupun dampak social yang dialami masyarakat terdampak.

" Untuk efektivitas pelaksanaan PSBB selain perlu dilakukan sosialisasi dengan skala yang lebih besar dengan melibatkan masyarakat luas, dan perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan PSBB," tutur Muhaimin.

Dalam rangka menuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anggota Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, Gubernur DKI Jakarta diminta untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang belum terjawab dan informasi-informasi yang perlu disampaikan. (OL-09)