Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DELAPAN pegawai Kementerian Keuangan dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai dijatuhi sanksi berat pascaterindikasi berharta tak wajar, setelah terungkapnya kasus Rafael Alun.
Kebingungan Rafael akan statusnya disarankan untuk disampaikan ke penyidik.
KPK menyebut Rafael diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun, sejak 2011.
KPK mengaku sudah mengantongi dua barang bukti untuk menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka gratifikasi.
Kasubbag Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ahmad Nursaleh menyebut belum ada permintaan pencekalan terhadap Rafael dari KPK.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Menkeu, Menkopolhukam dan ketua PPATK ke Bareskrim Polri. Ini alasannya.
PPATK dinilai salah langkah melakukan pemblokiran terhadap rekening Rafael Alun, karena instansi ini hanya bisa melakukan penundaan transaksi.
Ali enggan memerinci informasi yang dimaksudnya. Data itu nantinya bakal diklarifikasi kepada beberapa pihak yang dipanggil dalam penyelidikan ini.
Nama-nama yang terungkap ke publik dinilai hanya sedikit dari sekian banyak sumber penyakit birokrasi di lingkup Kemenkeu.
"Dalam konteks kewenangannya, baik PPATK sebagai penyidik maupun sebagai institusi negara mempunyai kewenangan yang salah satunya memblokir rekening yang mencurigakan."
Rafael juga mengaku selalu kooperatif jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kemenkeu.
Rafael Alun, Jumat (24/3), memenuhi panggilan tim penyelidik KPK guna mengklarifikasi hartanya. Itu merupakan kali kedua dirinya diperiksa di KPK berkaitan hartanya.
KPK berkomitmen mempercepat proses penyeledikan terhadap Rafael Alun Trisambodo.
POLISI menyatakan bahwa berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora, oleh tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas telah mencapai tahap satu atau P 16.
Kekayaan pegawai Ditjen Pajak Abd Gaffar yang meroket ke Rp98 miliar dipertanyakan. KPK Didorong untuk menyelusurinya.
Rapat kerja guna membuka informasi yang seterang-terangnya kepada publik tentang isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sepakat dengan pernyataan Kejagung yang menutup peluang untuk diterapkannya restorative justice kepada Mario Dandy Satrio (MDS).
Menurut anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, adanya kasus ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu khususnya wajib pajak kepada DJP.
Fenomena satu alumni antara insan KPK dan pihak yang sedang diusut kasusnya sering terjadi. KPK tetap profesional.
Momentum pemulihan ekonomi dan potensi penerimaan yang masih sangat besar di Sumatera Utara perlu terus dioptimalkan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved