Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua KPK Alexander Marwata turut mengomentari polemik pelaporan yang dilakukan pimpinan KPK, Nurul Ghufron terhadap Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Albertina Ho.
Koordinasi antara Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai bukan sebuah pelanggaran etik.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan menjalani sidang etik di Dewas berakitan dengan penyalahgunaan kewenangan
ANGGOTA Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris mengaku bingung dengan alasan Komisioner Lembaga Antirasuah Nurul Ghufron melaporkan Albertina Ho.
Langkah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan Anggota Dewas Albertina Ho dinilai sebagai langkah keliru
ANGGOTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho mengamini dirinya dilaporkan ke kantornya sendiri atas tuduhan melanggar etik.
KETUA sementara KPK Nawawi Pomolango turut mengomentari laporan dugaan pelanggaran etik menyeret anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah Albertina Ho.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah karena diduga melanggar etik.
Saat Safari Ramada, Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi dukungan Wali Kota setempat dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Informasi tentang jaksa yang diduga memeras saksi sebesar Rp3 miliar berasal dari penanganan sebuah kasus di Lampung
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan kebenaran soal adanya jaksa yang diduga memeras saksi sampai Rp3 miliar. Informasi itu disebut masih abu-abu atau sumir.
Dewas KPK juga dinilai salah langkah usai menyerahkan kasus itu ke Lembaga Antirasuah dengan nota dinas. Sikap ini menyebabkan jaksa tersebut lolos dari persidangan etik.
KPK mau tidak mau harus menyelidiki perkara ini karena nanti tidak boleh lagi lempar tanggung jawab antara instansi asal
Kabar yang beredar, dugaan pemerasan itu sudah masuk ke tahap penyelidikan.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya harus melaksanakan prosedur administrasi hukum sebelum melakukan penahanan tersangka kasus pungli di rutan.
Hari ini Dewas KPK kembali menggelar sidang etik untuk dua tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan).
PEGAWAI Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI Jakarta, Hengki yang diduga menjadi otak pungutan liar (pungli) di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini masih tetap bekerja.
KPK menjalankan perintah eksekusi Dewan Pengawas (Dewas) KPK soal kasus etik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan). Sebanyak 78 pegawai meminta maaf berbarengan secara terbuka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami pernyataan mantan Komisioner PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, yang mengaku dimintai uang sebesar US$6 juta oleh pegawai KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved