Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui KPK belum banyak mengungkap kasus besar dalam beberapa tahun terakhir.
DIREKTUR Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Endar Priantoro berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK usai istrinya viral karena pamer harta.
ICW mendesak Wakil ketua KPK Alexander Marwata mendeklarasikan diri tidak ikut penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo karena berasal dari satu almamater.
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring semakin berkembangnya raksasa-raksasa teknologi seperti Google dan Meta, perusahaan pers kerap kesulitan sumber pendapatan
Tumpak mengatakan Dewas KPK sudah meminta keterangan dari beberapa pihak, termasuk Firli dalam menangani aduan dari masyarakat tersebut.
Tumpak mengatakan masalah perizinan untuk menyadap, menggeledah, dan menyita sejatinya sudah bukan menjadi rahan instansinya berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
MAHKAMAH Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan eks Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (PDAM-TA) Kota Depok terkait pemberhentian dari jabatannya.
KEMENAG memastikan perhelatan akbar dua tahunan, Musabaqah Tiwalatil Qur’an (MTQ) Nasional Ke-29 di Banjarmasin, kalsel berjalann dengan fair dan tidak dapat diintervensi siapapun.
BEM Bogor Raya mendukung Dewas dan Pimpinan KPK melakukan investigasi terhadap oknum terduga pelanggar kode etik.
Tujuan dewan ini adalah untuk memberi Binance saran terkait beberapa masalah regulasi, politik, dan sosial paling kompleks yang dihadapi industri kripto
"Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK maka terperiksa bukan lagi menjadi subjek (insan KPK) persidangan dimaksud."
"Jika (laporan) itu tidak dilakukan, jangan salahkan masyarakat jika kemudian menuding Dewan Pengawas KPK sebagai barisan pelindung saudari Lili."
"Dewan Pengawas harus meneruskan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum jika ada dugaan kuat adanya gratifikasi yang dianggap suap."
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, penggantian Lili diatur dalam Pasal 32
DEWAS KPK idak bisa sembarangan menyidangkan dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas menonton MotoGP di Mandalika tanpa Komisioner Lili Pintauli Siregar.
ICW meminta Ketua KPK Firli Bahuri mendorong Komisioner Lili Pintauli Siregar untuk mendatangi persidangan dugaan pelanggaran etik.
Dewas KPK juga telah mengonfirmasi ketidakhadiran Lili sebagaimana surat yang telah diterima dari pimpinan KPK.
ICW menilai sidang etik lebih penting ketimbang acara anticorruption working group (ACWG) G20 yang dihadiri Lili di Bali.
Keterbukaan dibutuhkan untuk meminimalkan persepsi publik tentang Dewas KPK, yang tidak menangani dengan baik laporan terhadap Lili Pintauli.
Berdasarkan surat itu, Lili saat ini sedang mengikuti pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 putaran kedua di Bali.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved