Berita Terbaru Desentralisasi Hari Ini

Ini Refleksi 3 Dekade Otonomi Daerah

Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto. 

Menata Bandul Hubungan Pusat-Daerah

Pada akhirnya, politik hukum hubungan pusat-daerah bukan sekadar memilih antara sentralisasi atau desentralisasi secara ekstrem

25 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Soroti Tren Resentralisasi dan Desak Revisi UU Pemda

KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.

Desentralisasi dalam Bingkai Pancasila

Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.

Desentralisasi 25 Tahun : Antara Kemajuan Dan Tantangan Demokrasi Lokal

Daerah memegang peran sentral membangun wajah Indonesia yang baru: Indonesia yang tumbuh dari bawah, bergerak bersama, dan berlandaskan suara rakyat.

TKD Dipotong, Gubernur Dirongrong

Apabila Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas, yang goyah tidak hanya neraca, melainkan layanan dasar yang menyentuh warga di kampung-kampung.

Pengurangan Struktur Pemerintahan Daerah

Pada 16 Juni 2025, Vietnam mengadopsi amendemen konstitusi yang bersejarah.

Dampak Otonomi Daerah belum Maksimal dan Harus Terus Dievaluasi

Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.

Revisi UU ASN dan Masa Depan Desentralisasi

REVISI terhadap UU ASN menjadi salah satu produk UU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2025.

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Memperlemah Otonomi dan Desentralisasi

Peran pemimpin daerah yang dihasilkan dari proses demokrasi atas mandat otonomi daerah, sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Dana Desa Munculkan Dampak Negatif

Setiap tahun pemerintah rutin menggulirkan dana desa sebagai salah satu upaya desentralisasi fiskal. Stimulus itu memang memberi sejumlah dampak positif. Namun ada juga dampak negatifnya.

RUU Daerah Khusus Jakarta Sarat Nepotisme

RUU DKJ dinilai sarat nepotisme. Selain penunjukkan gubernur oleh presiden alih-alih dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan, beleid lain yang disoroti adalah

Pengelolaan Sampah di Provinsi DI Yogyakarta Akan Terdesentralisasi

TPA Piyungan yang saat ini digunakan oleh Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta akan ditutup.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia