Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kalangan buruh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, termasuk sasaran yang akan mendapatkan vaksin yang direncanakan pada Mei mendatang.
PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menekankan para pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.
Manajemen BPJAMSOSTEK siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut Willy Agus Utomo mengungkapkan hal itu sepanjang delapan bulan terakhir saat pandemi covid-19.
Gubernur Jawa Tengah sudah memutuskan besaran UMK Kabupaten Temanggung
MASSA buruh dari berbagai daerah mulai berdatangan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka menolak rencana penetapan UMK Provinsi Jawa Timur.
Pengusaha menginginkan UMK tetap sama dengan tahun ini yakni Rp3.139.274,74, yang mengacu pada Surat Edaran (SE) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Para buruh menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel tentang UMP 2021 yang memastikan tidak ada kenaikan UMP pada tahun 2021 atau tetap sebesar Rp3.043.111 per bulan.
Program GPS merupakan implementasi atas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Perluasan dari Germas ini untuk menyesuaikan implementasi budaya hidup sehat dengan kebutuhan di tempat
UNDANG-UNDANG Cipta Kerja sudah disahkan pemerintah dan DPR. Namun, protes berbagai kalangan terus berlanjut. Banyak yang menggalang petisi hingga berdemonstrasi.
KSBI mengajukan uji formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima BAB IV UU Ciptaker terhadap UUD 1945
GERAKAN Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan demo di drpan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11). Kelompok massa tersebut mengecam tindakan represif aparat terhadap para pedemo
Ganjar mengatakan rencana gugatan terhadap SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang UMP Jawa Tengah Tahun 2021 yang naik sebesar 3,27 persen tersebut merupakan hak pengusaha.
Aksi yang akan dipusatkan di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumut tersebut rencananya melibatkan 500 orang perwakilan buruh FSPMI dari sejumlah daerah.
Setelah RUU tersebut diundangkan dan telah memiliki nomor, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dari KSPSI dan KSPI.
KSP membantah adanya penerapan karyawan 'kontrak seumur hidup' dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Aksi demonstrasi akan kembali dilakukan dikarenakan kalau hanya menempuh jalur hukum maka hasilnya akan tidak memuaskan.
Polisi mengaku kedatangan itu hanya untuk berkomunikasi dengan Ahmad Yani agar datang ke Bareskrim Polri untuk diperiksa.
Buruh akan menyerahkan gugatan uji materiil dan uji formil UU Cipta Kerja ke MK.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved