Berita Terbaru biaya politik Hari Ini

Pilkada Langsung: Dampak Negatif yang Tersembunyi

Pemilihan kepala daerah langsung tak selalu ideal. Temukan dampak negatifnya: politik uang, polarisasi, hingga efektivitas pemerintahan. Baca selengkapnya!

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Kepala Daerah Dipilih DPRD Tidak Menjamin Kurangi Biaya Politik

Alasan biaya politik tinggi yang dijadikan dasar Presiden Prabowo untuk mengganti pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dinilai tidak tepat.

Pilkada Lewat DPRD tak Otomatis Tekan Biaya Politik

Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. 

Biaya Politik Tinggi Turunkan Partisipasi di Pilkada

Biaya pilkada yang cukup tinggi, sehingga calon-calon yang dihadirkan bukanlah yang diharapkan oleh masyarakat.

Politik Berbiaya Tinggi Jadi Celah Korupsi

Dengan adanya biaya tinggi tersebut akhirnya memungkinkan para pejabat yang dipilih tidak langsung bekerja untuk rakyat.

Jelang Lengser, Presiden akan Kunker Ke IKN Resmikan Istana Negara

Ari mengaku optimis pembangunan IKN terus berlanjut meski Presiden Jokowi tak lagi menjabat. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan melanjutkan legasi Jokowi itu.

PDIP: Sangat Menyedihkan Sistem Demokrasi Kita Ini

JURU Bicara PDIP Chico Hakim membenarkan terkait biaya politik yang mahal pada Pilkada 2024.

Politik Uang saat Pilkada, Pemberi dan Penerima Terancam Dipidana

Praktik politik uang, baik si pemberi maupun penerima di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 bisa dipidana dengan ancaman hukuman penjara maupun denda.

Bamsoet dan AHY Saling Bahas Tingginya Biaya Politik

Pimpinan MPR temui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahas tingginya biaya politik

Biaya Politik Pilkada 2024 Diprediksi Tinggi

BIAYA politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 diprediksi tidak murah. Peserta pilkada diyakini bakal mengerahkan seluruh sumber daya untuk menang.

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi

Pemberian sanksi tegas harus dilakukan agar ada efek jera bagi ASN mana pun yang terbukti melanggar netralitas pada Pilkada 2024.

UU Pemilu Tidak Mampu Jangkau Ruang Gelap Dana Kampanye

Banyak laporan dana kampanye yang sekadar basa-basi untuk memenuhi persyaratan.

Pemerintah Siap Pilkada Tahun Ini

WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia