Berita Terbaru Amphuri Hari Ini

AMPHURI Sebut War Tiket Haji Berpotensi Timbulkan Gejolak

AMPHURI menilai wacana war ticket haji belum matang dan berisiko mengganggu keadilan, memicu gejolak sosial, serta menuntut revisi aturan.

Antrean Panjang Haji Indonesia karena Supply dan Demand

Sementara BPKH baru efektif beroperasi pada 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pihak Travel Diminta Pastikan Jemaah Umrah tidak Overstay

Amphuri mengingatkan travel agar para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel umrah dan haji di Tanah Air memastikan jemaah umrah tidak overstay.

Amphuri Apresiasi Arab Saudi yang Pastikan Haji 2026 Aman Meski Ada Konflik Iran

AMPHURI mengapresiasi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia yang menegaskan pelaksanaan ibadah haji 2026 akan berlangsung aman meski ada konflik Iran-AS-Israel.

Bukber AMPHURI, Mitigasi Umrah di Konflik Timur Tengah dan Jihad Konstitusi ke MK

AMPHURI telah mengajukan permohonan pengujian materiil (Judicial Review atau JR) atas UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Konflik Timur Tengah Berdampak pada Kepulangan Jemaah Umrah

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan bahwa calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji.

AMPHURI Imbau PPIU Lakukan Ini di Tengah Situasi Geopolitik Timur Tengah

situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, berdampak pada pembatalan, penjadwalan ulang, maupun perubahan rute penerbangan akibat konflik Amerika Serikat dan Iran, Amphuri usulkan ini

Gugat Umrah Mandiri, AMPHURI Ajukan Judicial Review UU Nomor 14 Tahun 2025 ke MK

AMPHURI selaku Pemohon I, dalam kesempatan ini mengajukan permohonan uji materiil atas UU Nomor 14 Tahun 2025

Amphuri Soroti Risiko Umrah Mandiri

Amphuri menilai legalisasi umrah mandiri dalam UU Haji-Umrah 2025 berisiko tinggi bagi jamaah dan ekonomi umat

Deretan Risiko Legalnya Umrah Mandiri Menurut Amphuri

PEMERINTAH secara resmi mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah secara mandiri. Sebelumnya, ibadah umrah hanya bisa dilakukan melalui PPIU.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional Amphuri di Yogyakarta

Budi menyebut ada enam saksi yang direncanakan diperiksa penyidik hari ini. Lima orang sisanya berinisial SA, MI, MA, TW, dan RAA.

Eks Ketua Koperasi Amphuri Bantah Kenal Eks Menag Yaqut

Joko diperiksa dari pukul 09.52 WIB sampai pukul 15.04 WIB, atau sekitar lima jam. Dia mengaku tidak mengetahui perkembangan perjalanan haji di Indonesia.

KPK Ungkap 2 Kemungkinan Pertemuan Yaqut dengan Eks Bendahara Amphuri

Pertemuan Yaqut dengan Tauhid diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

KPK Kembali Periksa Eks Bendahara Amphuri Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Tauhid berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Eks Bendahara Amphuri itu sudah tiba di Markas KPK sejak pukul 9.42 WIB.

Presiden Bentuk Kementerian Haji dan Umrah. Amphuri: Alhamdulillah, Terwujud

ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

BP Haji Akan Jadi Kementerian, Amphuri: Semoga Tata Kelola Haji dan Umrah Jadi Lebih Baik

Amphuri menyambut positif rencana perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk memperbaiki tata kelola haji dan umrah

Soroti Umrah Mandiri, 13 Asosiasi Serahkan DIM RUU Haji Umrah ke PKS

JURU Bicara 13 Asosiasi Haji Umrah Firman M Nur mengatakan pihaknya menolak legalisasi umrah mandiri masuk dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

Asosiasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hormati Proses Hukum Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji

MENYOAL dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Jenderal Amphuri megaku menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

13 Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Berikan Usulan Terkait RUU PIHU

Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.

Pemerintah Diminta Tingkatkan Peran Swasta dalam Penyelenggaraan Haji

ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia