Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mendukung upaya transparansi di dalam tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Dukungan itu disampaikannya pasca pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan melakukan audit keuangan PSSI dengan melibatkan auditor dari firma jasa multinasional, Ernst & Young (EY).
Ia meyakini upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Baca juga: Pengamat Sebut Saat Ini Momentum Tepat Erick Thohir Bersihkan Korupsi di PSSI
“Ya, pasti baguslah kalau niatnya memang membersihkan PSSI dari praktik mafia perjudian, serta KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam penetapan pelatih/pemain dan segala bentuk manipulasi yang merusak ekosistem dunia persepakbolaan Indonesia."
"Kami dukung, dan kita lihat hasilnya ke depan seperti apa,” kata Andreas melalui keterangannya, Rabu (26/4).
Semangat transparansi, menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, perlu diiringi dengan ketegasan Ketua Umum PSSI untuk menindaklanjuti para oknum yang merusak sepak bola Indonesia.
“Harus tegas, kalau mau membersihkan sepakbola dari korupsi. Juga, menyapu kotoran harus dengan sapu bersih sehingga urusan pembersihan ini, kalau niatnya untuk bersih-bersih harus juga oleh orang-orang yang juga bersih. Kalau tidak, akan makin kotor,” jelasnya.
Baca juga: Memutus Generasi Mafia di PSSI
Terakhir, dirinya meminta Ketua Umum PSSI untuk tetap berkomitmen kebijakan ‘bersih-bersih’ PSSI di tengah kesimpangsiuran kerja sama antara PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI terutama tentang transfer pembayaran LIB ke PSSI.
Komitmen ini, baginya, harus diusahakan demi kemajuan sepak bola Indonesia.
“Ini pertaruhan untuk reputasi Pak Erick. Soal exco, kalau yang tidak (ada) manfaatnya dan hanya merecoki PSSI, jangan dipakai,” tegas Andreas.
Sebelumnya, DPR, melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menutup masa persidangan IV pada Kamis (13/4) lalu, mengingatkan agar pemerintah beserta PSSI untuk berbenah diri pasca pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Upaya tersebut menjadi krusial supaya Indonesia lebih siap dan matang dalam menyambut kesempatan emas lainnya.
“Indonesia telah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara maju dan mampu menyelenggarakan event dunia dengan sukses."
"DPR RI melalui alat kelengkapan dewan terkait akan selalu mendukung pembangunan sepakbola Indonesia yang semakin maju dan berprestasi,” pungkas Dasco. (RO/S-2)
PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyampaikan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akan menggelar sidang pada 15 Agustus mendatang terkait Maarten Paes.
Kanada menang 1-0 atas Kolombia untuk memastikan diri melaju ke perempat final Olimpiade Paris 2024.
Harapan Marta untuk kembali tampil di laga Olimpiade kini tergantung apakah Brasil bisa melaju ke semifinal saat mereka akan bertemu dengan tuan rumah timnas Prancis di babak perempat final.
Argentina tampil sebagai runner-up Grup B usai menang 2-0 atas Ukraina sementara Maroko menjadi juara grup dengan kemenangan 3-0 atas Irak.
Pertandingan ketiga sepak bola putra Olimpiade Paris 2024 yang digelar Selasa (30/7) malam hingga Rabu (31/7) dini hari WIB menyajikan laga menarik. Berikut jadwal lengkapnya
Kemenangan atas Guinea membuat Prancis mengoleksi enam poin dari dua laga. Les Bleus menduduki peringkat pertama dan sulit digeser dari puncak klasemen Grup A.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Dilihat dari draft revisi UU TNI, sepertinya TNI ingin meminta kembali apa yang pernah mereka punya pada masa Orde Baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved