Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Tim Pencari Fakta (TPF) Koalisi Masyarakat Sipil Nurcholis Hidayat menilai pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal tidak adanya sanksi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan sebagai hal yang prematur.
Sebab, pernyataan itu tidak keluar langsung dari FIFA, melainkan dari otoritas Indonesia.
"Dalam konteks korespondensi pemerintah dan FIFA, maka pernyataan dari Jokowi yang menyatakan, 'Indonesia alhamdulillah tidak dikenakan sanksi oleh FIFA' adalah pernyataan sepihak dan bersifat prematur," kata Nurcholis dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (12/10).
Menurutnya, FIFA harus menempuh beberapa upaya untuk menyimpulkan sikap terkait Tragedi Kanjuruhan yang telah memakan korban lebih dari 130 jiwa itu. Ini dilakukan dengan membentuk komite independen penyelidik guna memastikan siapa yang harus bertanggung jawab.
Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, PSSI: Kami Tidak Lempar Tanggung Jawab
"Termasuk dalam hal ini menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dan PSSI," ujar Nurcholis.
Di sisi lain, FIFA juga memiliki kewajiban untuk memberikan suatu mekanisme pemulihan terhadap kepada korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, ia mendorong FIFA untuk melakukan review atas balasan surat kepada pemerintah Indonesia dengan penegasan bahwa mereka melindungi hak asasi manusia (HAM).
Sebelumnya, Preisden Jokowi menyebut bahwa Indonesia tidak akan dijatuhkan sanksi oleh FIFA atas Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pascapertandingan Arema FC kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (1/10) lalu.
FIFA bersama pemerintah disebut Presiden akan membentuk tim transformasi sepak bola. "Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," ujar Jokowi, Jumat (7/10). (OL-16)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
Rendahnya penjualan mobil listrik karena demand yang masih kurang dari masyarakat. Lantas, pemerintah terus memberi insentif dalam berbagai kebijakannya untuk meningkatkan demand
Plt Gubernur Lemhannas Eko Margiyono menyebut pihaknya telah memperingatkan pemerintah adanya potensi serangan siber. Namun, peringatan itu tak diindahkan.
Tanah longsor yang menelan korban jiwa di lokasi tambang emas ilegal Desa Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo, diduga buntut dari pembiaran yang selama ini dilakukan pemerintah.
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved