Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan anggaran untuk buka bersama di kementerian lebih baik diberikan pada fakir miskin. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo mengenai larangan buka bersama bagi jajaran menteri koordinator, menteri, dan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Karena itu diberikan kepada fakir miskin, itu kan lebih bagus. Ya kan? Kenapa salahnya?," ujar Menag seusai menghadiri rapat internal mengenai ketersediaan bahan pokok di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/3).
Soal tudingan anti-Islam karena larangan presiden tersebut, Menag mengatakan pemerintah khususnya presiden tidak anti-Islam. Arahan itu bertujuan agar seluruh jajaran pemerintah tidak befoya-foya dan menggunakan anggaran untuk membantu masyarakat.
Baca juga: Mendag: Anggaran Buka Puasa Bersama Lebih Baik untuk Bantu Masyarakat
"Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, solat diurus, semua diurus. Enggak ada pemerintah anti-Islam, (tapi) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin, untuk yatim- piatu. Kan lebih bermanfaat lebih berguna," paparnya.
Menurut Menag arahan presiden bukan kontroversi. Meskipun ada sejumlah politikus seperti Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan hal itu.
Baca juga: Pj Gubernur DKI Patuhi Instruksi Larangan Buka Puasa Bersama
"Enggak, enggak ada kontroversi ah, siapa bilang? Ga ada kontroversi," cetusnya.
Para ASN di jajaran Kementerian Agama, sambung Menag, harus mematuhi arahan itu. Pasalnya sudah ada surat edaran. Meskipun ia mengaku belum ada penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar.
"Ya pasti akan ada dong sebagai konsekuensi. Ya nanti dong, wong belum ada," tukasnya. (Z-10)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved