Kemenhan: Kerja Sama Ruang Udara RI-AS tidak Ganggu Kedaulatan

KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) menanggapi isu kemungkinan kerja sama penggunaan wilayah atau ruang udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat (AS). Ditegaskan bahwa prinsip kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan.

Kepala Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menyatakan, seluruh peluang kerja sama, termasuk yang masih dalam tahap usulan bersama militer AS, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kepentingan nasional Indonesia.

“Setiap kemungkinan kerja sama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku,” ujar Rico kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).

Baca juga : Kemhan: Draft Overflight Indonesia-AS masih Rancangan

Ia menegaskan bahwa setiap langkah kebijakan dalam kerjasama yang akan diambil pemerintah akan dilakukan secara hati-hati dan melalui prosedur resmi. 

“Setiap langkah akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait,” ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons pertemuan delegasi Kemenhan RI yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon, Washington D.C.

Baca juga : Kemenhan Bantah Kesepakatan Akses Pesawat Militer AS di Wilayah Udara RI

Menurut Rico, Kemenhan memandang hubungan pertahanan dengan AS sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang terus dikembangkan secara seimbang dan konstruktif. Meski demikian, kerja sama tersebut tidak boleh mengurangi kemandirian kebijakan nasional Indonesia.

“Seluruh bentuk kerja sama tetap harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya.

Pertemuan itu juga menjadi titik awal penguatan program International Military Education and Training (IMET), yang difokuskan pada pengembangan kapasitas dan investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan militer, termasuk bagi pasukan khusus.

Kemenhan menilai pembahasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat hubungan pertahanan Indonesia AS untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, serta peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata, dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara. (Dev/I-1)