Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai capaian 50 persen penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tonggak penting dalam upaya pemenuhan gizi nasional. Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut harus mendorong kemandirian pangan daerah agar ketahanan gizi berkelanjutan dapat terwujud.
Pernyataan itu disampaikan saat Tamsil Linrung berdialog dengan seluruh mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (11/11).
Tamsil juga menegaskan pentingnya memastikan nilai gizi seimbang dalam setiap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat yang kini telah mencapai 41,2 juta jiwa, melainkan juga dari kualitas makanan sebagai instrumen keberlanjutan layanan.
“Program ini harus direspons sebagai upaya membangun kemandirian daerah. Kabupaten seperti Bantaeng memiliki potensi besar untuk menjadi model pelaksanaan program MBG yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bertumpu pada potensi daerah,” ujar Tamsil Linrung.
Menurutnya, Bantaeng dapat menjadi contoh daerah mandiri pangan yang mampu memasok kebutuhan dapur berbasis produksi lokal. Ia mengajak seluruh unsur daerah untuk bergerak dalam satu orkestra pembangunan guna mewujudkan cita-cita besar Presiden dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Dalam kunjungannya, Tamsil juga meninjau langsung SPPG yang berlokasi di Jalan Gagak, Bantaeng. Ia meninjau area dapur dan gudang penyimpanan bahan pangan, serta berdialog dengan pengelola SPPG dan relawan dapur. Ia didampingi oleh Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Bantaeng.
Kepada pengelola dapur, Tamsil mengingatkan pentingnya penerapan sertifikasi laik higienis dan sanitasi di setiap fasilitas SPPG agar kepercayaan publik terhadap program MBG terus terjaga.
Sementara itu, Wakil Bupati Sahabuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bantaeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga ketat kualitas bahan pangan, standar higienitas dapur, serta keterlibatan petani dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan makanan.
“Semua SPPG yang di Bantaeng sudah memiliki SLHS. Arahan Bapak Tamsil menjadi dorongan kuat bagi kami untuk menjaga konsistensi kualitas seluruh dapur MBG,” ujar Sahabuddin.
Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta unsur TP PKK Kabupaten Bantaeng. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya integrasi data penerima manfaat serta peningkatan kolaborasi antar-OPD agar penyaluran gizi berjalan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Menutup kunjungan kerjanya, Tamsil Linrung menegaskan komitmen DPD RI untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan SPPG di seluruh Indonesia.
Ia berharap Bantaeng dapat menjadi model sinergi efektif antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pemenuhan gizi rakyat sekaligus mendorong kemandirian pangan lokal.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
APPMBGI Summit 2026 perkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk cetak generasi unggul dan gerakkan ekonomi lokal secara inklusif.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penghentian pembelian motor listrik untuk program MBG SPPG 2026, menyebutkan miskomunikasi dalam pengadaan tahun lalu.
BGN minta maaf atas insiden MBG di Jakarta Timur, tanggung biaya korban dan suspend SPPG Pondok Kelapa usai 60 orang terdampak makanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional SPPG Pondok Kelapa usai 60 siswa keracunan Makan Bergizi Gratis. BGN tanggung biaya medis dan evaluasi standar dapur.
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved