Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai penunjukan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri semakin membuat jabatan strategis di Kementerian Dalam Negeri didominasi figur yang berlatar belakang Polri. Diketahui, Wiyagus merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen).
Sebelum Wiyagus, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Kapolri pada 2016-2019. Lalu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir merupakan Kapolda Banten pada 2018 dan Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2019.
Romli menilai Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalamcpenempatan mantan petinggi Polri di jabatan sipil.
"Tampaknya pelibatan pejabat Polri/TNI dan mantan perwira Polri/TNI menduduki jabatan sipil ini kelanjutan dari kebijakan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Kebijakan itu memang bukan seperti era Orde Baru melalui militerisasi, tapi bisa jadi lewat jejaring politik atau kepercayaan pribadi," kata Romli kepada Media Indonesia, Rabu (8/10).
Romli berharap pengangkatan Wiyagus sebagai Wamendagri bukan dalam rangka pendekatan keamanan dan sentralisasi kekuasaan. Ia mengatakan hal tersebut akan bertentangan dengan desentralisasi dan demokrasi lokal.
"Publik berharap kemendagri terus mengawal desentralisasi dan demokrasi lokal agar semakin kuat dan berkembang," pungkasnya.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
Wamendagri Bima Arya menegaskan kebijakan WFH ASN satu hari sepekan wajib seragam di hari Jumat. Simak respons Kemendagri terkait penolakan WFH oleh Gubernur Kalsel.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Bima Arya mendorong pematangan konsep Green Island Nusa Penida yang harus terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pembangunan berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved