Buruknya Komunikasi Memaksa Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau di Aceh dan Sumut

ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu sengketa 4 pulau kecil provinsi Aceh dan Sumatra Utara yang membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung.

Ia menilai, permasalahan ini mencerminkan pola berulang di mana kurangnya komunikasi menteri hingga memaksa presiden turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.

“Lagi-lagi ini masalah komunikasi, menurut saya ini seharusnya enggak sampai ke meja presiden. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar Hensa kepada wartawan, Senin (16/6).

Baca juga : Pengamat: Reshuffle Kabinet Sebaiknya Tunggu Satu Tahun

Harus Konsultasi?

Menurut Hensa, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri sehingga dapat menerima masukan penting yang dapat mencegah eskalasi konflik.

“Sebenarnya, sebelum menerbitkan Keputusan Menteri, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan komunikasi dengan Aceh dan Sumatra Utara, terutama dengan Aceh, sehingga case-nya tidak seperti ini,” ujar Hensa.

“Kalau Tito melakukan komunikasi terlebih dahulu, pasti dia akan mendapatkan masukan juga dari Aceh, dan pastinya Prabowo tidak akan kerepotan hingga harus turun tangan,” tambahnya dengan nada kritis.

Baca juga : Pemberantasan Korupsi Harus Kompak Dilakukan Seluruh Kabinet

Memicu Konflik?

Hensa menilai, kasus sengketa menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Prabowo.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.

“Ini menambah daftar panjang menteri Prabowo yang merepotkan presidennya akibat masalah komunikasi, sejak awal komunikasi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kabinet Prabowo,” tegasnya.

Perburuk Dinamika?

Lebih lanjut, Hensa menggarisbawahi bahwa komunikasi yang efektif menjadi elemen krusial dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, kegagalan dalam membangun komunikasi yang baik berisiko memperburuk dinamika di dalam kabinet dan memicu masalah yang sebenarnya bisa dihindari.

“Menteri harus proaktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Komunikasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sensitivitas dalam pengambilan keputusan,” katanya. 

Harus Cermat?

Ia menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.

“Presiden sudah punya banyak tugas. Kalau menteri terus-menerus membuat masalah yang sebenarnya bisa dihindari, ini akan menguras energi pemerintahan,” katanya.

Pelajaran Berharga?

Hensa berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri untuk lebih peka terhadap pentingnya komunikasi yang efektif.

“Komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, kita akan terus melihat presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya. (Ykb/P-3)