Istana Tegaskan Kalau Ada Menteri Langgar Perintah tak Otomatis Dicopot

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh menteri otomatis akan berujung pada reshuffle kabinet.

"Ya kan kalau pun misalnya dalam tanda kutip (menteri) dianggap melanggar, kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya," kata Prasetyo, yang dikutip Selasa (27/5).

Prasetyo menyebut tidak serta merta pernyataan menteri yang dianggap blunder itu berkolerasi dengan kinerjanya di kabinet.

Baca juga : Status Hukum Menteri Jadi Pertimbangan Presiden untuk Reshuffle

"Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya enggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle, enggak seperti itu," terangnya.

Pras membeberkan Presiden Prabowo Subianto secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.

"(Evaluasi menteri) rutin, biasanya melalui kami. Saya sebagai Menteri Sekretaris Negara, kemudian juga melalui Sekretaris Kabinet, kemudian juga biasanya beliau menggunakan jalur melalui Menteri Koordinator, jadi di bawah Kementerian Koordinator, diminta untuk kompak di masing-masing kementerian di bawah koordinasinya," pungkasnya

Baca juga : Ada Menteri yang tidak Sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto

Adapun analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat. Salah satunya posisi menteri yang kerap membuat gaduh akan rentan untuk dicopot.

Ia menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.

“Jadi indikatornya sih ini saja. Bikin gaduh sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?,” ujar Hensa. (Ykb/P-2)