RUU TNI Disahkan, Selamat Datang Militerisme

PENGESAHAN Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34/2004 tentang TNI menjadi UU TNI menuai kecaman dari masyarakat sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan dengan RUU TNI disahkan, militerisme berpotensi kembali hadir di Tanah Air.

YLBHI menyebut mengecam keras pengesahan tersebut yang dilakukan hari ini, Kamis (20/3). Kendati demikian, Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhamad Isnur mengatakan pihaknya sudah memprediksi hal tersebut.

"Ini pola yang sudah terlihat di DPR sejak revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba, hingga UU BUMN," katanya lewat keterangan tertulis.

Baca juga : Supremasi Sipil akan Berkurang setelah RUU TNI Disahkan

Menurutnya, DPR dan pemerintah telah menjadi tirani yang tak mentolerir lagi perbedaan dan kritik. Selain itu, partai politik lewat fraksinya dianggap Isnur sebagai kerbau dicucuk hidung yang ikut dengan selera penguasa.

Bagi YLBHI, suara dan kegelisahan rakyat sudah tidak lagi jadi pedoman serta acuan DPR maupun pemerintah dalam membuat undang-undang. Pasalnya, prinsip dan semangat negara hukum yang dijamin oleh konstitusi tak lagi menjadi dasar dan kerangka dalam menyusun dan berargumentasi.

"YLBHI melihat bahwa UU ini hanya untuk menyalurkan kepentingan elite militer dan politisi-politisi sipil yang tidak bisa dan tidak mau menaati aturan main yang demokratis," ujar Isnur.

Baca juga : RUU TNI Disahkan, Pakar Hukum: Kesalahan Sejarah Kembali Diulang

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pengerahan pasukan militer dan polisi dengan senjata lengkap yang menghadang masyarakat sipil saat hendak melakukan aksi unjuk rasa tadi pagi. Berbagai upaya, sambung Isnur, dikerahkan agar masyarakat sulit bersuara, termasuk dengan memasang pintu dan pagar penghalang beton.

Selain itu, YLBHI juga menyoroti pengerahan paramiliter yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Isnur menduga, upaya itu dilakukan untuk menimbulkan konflik horizontal.

"Wajah Indonesia semakin gelap dan masuk dalam cengkraman otoritarian, kembali terperosok dalam militerisme dan penundukan sipil. Kami sangat khawatir ini akan berdampak serius terhadp kebebasan sipil dan penghormatan HAM ke depan," jelasnya. (H-3)