Pemberhentian Menteri Satryo Brodjonegoro Dinilai Tepat 

PRESIDEN Prabowo Subianto pada Rabu (19/2) siang  mengganti Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto. Pergantian itu bagi sebagian orang dianggap mengejutkan dan mendadak. 

Namun Syahganda Nainggolan dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle justru berpendapat lain. Menurut dia, pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah tepat waktu.    

"Terkait pemberhentian Menteri Pendidikan Tinggi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah melakukan langkah yang tepat dan cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan," kata Syahganda Nainggolan dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (19/2).

Baca juga : Berkaca Gas Elpiji 3 Kg, Prabowo Disarankan Adopsi Strategi Baru

Namun demikian menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya kepada publik sehingga diperlukan jajaran menteri di kabinet yang mampu menjabarkan apa yang dimaui oleh Presiden.

"Konsolidasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berorientasi rakyat saat ini berlangsung intensif," kata Syahganda seraya menambahkan, Prabowo menghadapi kesulitan dalam menjelaskan ide-ide besarnya kepada kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, dia membutuhkan menteri yang kompatibel pada arus yang deras.

Alumnus ITB itu menilai kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan dia menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. 

Baca juga : Bersama-sama Hadapi Tantangan Berbangsa

"Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden kepada DPR dan masyarakat," ungkap Syahganda seraya menyebutkan Satryo telah melakukan kesalahan dengan mengatakan dampak buruk efisiensi anggaran, ketika rapat kerja dengan DPR RI beberapa waktu lalu, seperti kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal), beasiswa dipotong, dan dampak buruk terhadap TUKIN (tunjangan kinerja) dosen. 

"Kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang melakukan demo besar-besaran mengkritik pemerintah padahal hal tersebut bisa dihindari," ungkap Syahganda.

Untuk itu, Syahganda meminta agar seluruh jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan presiden dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. 

Persoalan komunikasi politik pemerintah ini, lanjut Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle itu, bisa menjadi ancaman terbesar ke depan. Ia mencemaskan, jika berbagai cita-cita Prabowo yang pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa. (Cah/P-3)